 |
| Elvis Tabuni |
Papua, Dharapos.com
Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya untuk segera membangun infrastruktur di Distrik Muliama yang dinilai belum mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
Ketua Komisi I Elvis Tabuni mengatakan, aspirasi masyarakat Pegunungan Tengah yang disampaikan oleh beberapa Kepala Suku ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah karena ini berkaitan dengan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.
“Masyarakat mengatakan, sekian tahun dari bupati ke bupati belum pernah melihat daerah itu, sehingga hari ini beberapa kepala suku mendatangi DPRP untuk memfasilitasi permohonan proposal ke Gubernur,” ungkapnya, usai menerima aspirasi dari masyarakat Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya di Kantor DPR Papua, Selasa (12/5).
Untuk itu, kata Elvis, dirinya akan melakukan koordinasi dengan Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan Komisi I telah memfasilitasi aspirasi ke Pemprov Papua dan telah disampaikan kepada Asisten I Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerwa.
Asprasi atau permintaan yang disampaikan para kepala suku yaitu, meminta Pemprov agar dapat melaksanakan pembangunan pengerasan Jalan dari Distrik Muliama ke Distrik Ibele sejauh 7 kilometer, pengerasan jalan Holkima ke Distrik Pilabaga sepanjang 8 kilometer serta Normalisasi sungai Ibele Kampung Holkima Distrik Mulianma ke Distrik Musatfak sepanjang 10 kilo meter.
Bukan hanya itu, tambah Elvis, masyarakat juga mengeluh kinerja Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo yang hanya memperhatikan pembangunan di wilayah Kota sementara masih banyak masyarakat di pedalaman yang membutuhkan perhatian teristimewa pembangunan infrastruktur jalan sebagai nadi perekonomian.
“Bupati hanya membangun Kota dan tidak melihat secara keseluruhan di desa-desa. Sekarang masyarakat datang memohon untuk itu kami harap Bupati Jayawijaya serta instansi terkait untuk melakukan peninjauan dan pembangunan di beberapa Distrik yang masih membutuhkan perhatian khususnya sektor infrastruktur,”jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, Bupati dan DPRD Jayawijaya harus bertanggung jawab dengan memperhatikan semua kebutuhan masyarakat di daerahnya hingga ke kampung-kampung.
“Kami DPR Papua akan tetap mendorong terus, dan akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang di laporkan oleh masyarakat belum ada perhatian Pemerintah,”tegasnya.
Senada dengan Elvis Tabuni, anggota Komisi I DPR Papua Tan Wie Long mengatakan, masyarakat Kabupaten Jayawijaya sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur sehingga mereka berharap tahun anggaran 2016 nanti apa yang diusulkan DPR Papua dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah.
“Iya, mereka berharap 2016 ada pengalokasian dana terhadap apa yang diusulkan dalam pembangunan yang mereka inginkan,” terang dia.
Dengan kebijakan pembagian dana Otsus 80-20 oleh Gubernur Papua, ujar Tan, sudah sangat berpihak terhadap pembangunan di Kabupaten-kabupaten yang ada, sehingga dapat dikombain dengan bantuan dari Provinsi untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
“Kami harap semua pihak harus bersama-sama mempercepat atau menjawab apa yang dikehendaki dari saudara-saudara kita untuk pembangunan jalan dan normalisasi sungai yang diharapkan,”katanya.
(Piet)
