Tual, Dharapos.com
Pelantikan pejabat eselon II – IV di lingkup Pemerintah Kota Tual oleh Pejabat Walikota, Drs. Samuel Risambessy mendapat apresiasi sejumlah pihak.
 |
| A. Yani Renuat, S.Sos, M.Si |
Salah satunya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual, A. Yani Renuat, S.Sos, M.Si.
Renuat menyampaikan apresiasinya terhadap perombakan birokrasi yang telah dilakukan oleh Risambessy dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah bagi pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus memahami tentang kepangkatan dan kompetensi yang harus dipenuhi bagi suatu organisasi baik itu kompetensi bidang maupun kompetensi manajerial,” ungkapnya kepada Dhara Pos, usai acara pelantikan yang dilaksanakan di Aula Pendopo Kota Tual, Sabtu (9/5).
Karena, dalam era perkembangan saat ini, jelas Renuat, ada satu tuntutan yang sangat dibutuhkan yaitu kompetensi sosiokultural.
Hal itu bertujuan apabila seseorang jadi pemimpin, dia harus bisa membangun soliditas dan komunikasi kepada semua unsur hingga ke tingkat masyarakat bawah. Karena ini juga salah satu unsur utama yang sangat mempengaruhi promosi jabatan.
“Untuk itu, kita harus punya moral. Mengapa saya katakan demikian? Karena seorang pejabat dalam tugasnya harus punya moral dalam melaksanakan tugas dan juga harus memiliki etika yaitu etika birokrasi yang dapat terhubung dengan kemanusiaan dan itu sangat perlu diperhatikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, terang Renuat, pejabat eselon II – IV yang baru saja dilantik oleh Penjabat Walikota Tual, Drs. Samuel Risambessy, semuanya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
“Tidak mungkin kalau seorang pemimpin yang jelas sudah diangkat menduduki jabatan baik eselon dua, tiga dan empat tidak mungkin diangkat begitu saja tapi tentunya sudah melalui proses dan juga telah teruji kemampuannya serta layak dan bijak kepada siapapun,” terang dia.
Selain itu, tambah Renuat, dalam reformasi birokrasi jabatan ini juga mencakup berbagai unsur golongan, jadi tidak seenaknya dengan memberikan jabatan begitu saja dan harus melalui norma dan prosedur sekaligus presentasinya.
“Karena kompetensi sosiokultural yang harus dibangun ke semua unsur bahkan tingkat masyarakat. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan penetapan seseorang menduduki jabatan tertentu,” tambahnya.
Apalagi dengan kondisi sosiokultural di daerah Maluku ini, sehingga diutamakan untuk mengantisipasinya harus ada perwakilan presentasi dari berbagai golongan. Bahkan sekarang ada perwakilan Tual di kota Ambon.
“Jadi, ini semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan juga koordinasi ke pusat. Gubernur Maluku sangat tegas maka harus dibuka kantor perwakilan Tual di Ambon untuk lebih memperlancar dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi. Gubernur sendiri jadi wakil pemerintah pusat di Maluku,” urainya.
(obm)
