Papua, Dharapos.com
Anggota DPR Papua, Emus Gwijangge membantah pernyataan pengamat politik Provinsi Papua Marinus Yaung di media lokal Jayapura terkait dengan keberangkatan beberapa anggota DPRP yang berangkat ke Bali dituding menggunakan SPPD untuk menghadiri acara pernikahan anak Sekretaris Dewan belum lama ini.
.png "DPRP Bantah Gunakan SPPD Hadiri Pernikahan Di Bali 1") |
| Emus Gwijangge |
Ditegaskannya, pernyataan yang disampaikan Marinus Yaung terkait dengan kunjungan Anggota DPRP ke Bali itu harus memiliki bukti dasar yang kuat baru bisa berkomentar karena kehadiran beberapa anggota Dewan di Bali bukan semata-mata untuk menghadiri acara pernikahan namun ada agenda kerja yang dilaksanakan.
“Jadi, apa yang disampaikan harus punya bukti dan data yang otentik apalagi tujuannya kepada lembaga. Kita di sana bukan semata-mata untuk menghadiri acara pernikahan namun ada agenda perjalanan dinas,” kata Gwijangge kepada wartawan di DPR Papua, Senin(4/5).
Dijelaskannya, kunker dari anggota DPRP ke Bali untuk melakukan studi banding dengan anggota DPR Bali terkait peran adat serta strategi mempertahankan budaya di era bebas saat ini.
“Dalam rangka kita membuat regulasi atau peraturan daerah tentang peran adat. Yang dikatakan polisi adat dalam pembangunan. Kita lihat di Bali meski terus didatangi para turis namun adatnya tetap dipertahankan,” ujar Gwijangge.
Dikatakan, sementara anggota lainnya seperti Komisi V juga melakukan sering koordinasi khususnya untuk Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sementara anggota lainnya juga sedang melakukan kegiatan di Jakarta, termasuk Komisi IV yang tengah melakukan kunjungan ke Gresik.
“Jangan melempar isu tidak benar kepada masyarakat dan ini merupkan pembohingan publik,” cetus Gwijangge.
Menurutnya, kehadiran anggota dewan dalam acara pernikahan hanya kebetulan berpapasan dengan kegiatan dinas sehingga ada yang menghadiri dan tidak lebih dari 15 anggota dewan yang hadir.
“Yang dibilang 42 orang itu tidak benar. Saya lihat sekitar 15 anggota yang saya liat,” terangnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRP lainnya, Nioluen Kotouki yang mengatakan, keberangkatan anggota ke Bali bukan semeta-mata untuk menghadiri pernikahan namun ada agenda kerja.
“Kalau dewan hanya datang memenuhi pernikahan dengan menggunakan APBD itu tidak masuk akal. Karena ada kegiatan dinas di Bali,” kata Nioluen.
Lanjut dia, DPRP akan lakukan pemanggilan kepada oknum-oknum yang menyampaikan informasi karena ini termasuk dalam pencemaran nama baik apalagi yang disebutkan adalah instasi.
“Kita akan lakukan pemanggilan bagi oknum-oknum yang menyampaikan informasi ini,” tegasnya.
(Piet)
