Papua, Dharapos.com
Untuk merubah mindset atau pola pikir orang Papua itu harus ada kesadaran dari orang Papua sendiri dan tidak bisa di rubah dengan kebijakan anggaran yang dilakukan olah Pemerintah Indonesia.
 |
| Lukas Enembe, SIP, MH |
Hal ini ditegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH yang didampingi Juru Bicara, Lamadi de Lamato bersama Staf khusus, Ronal Manurung saat melakukan Coffe morning bersama wartawan di Jayapura, jelang memperingati dua tahun kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, pekan kemarin.
“Ya, kita orang Papua harus sadar dan memahami bahwa kita punya kekayaan alam dan bagaimana memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kesejahteraan dan pendapatan orang Papua sendiri,” tegas Gubernur.
Akan tetapi, lanjut dia, salah satu cara agar orang Papua itu bisa maju dan setara dengan daerah lainnya adalah dengan memberikan mereka pendidikan, mulai dari usia dini.
“Jadi anggaran di Kabupaten/Kota itu fokus untuk anak bisa sekolah, kesehatan dan infrastruktur karena hal tersebut merupakan salah satu indikator yang membuat perubahan pola pikir orang Papua,” ungkap Gubernur.
Dijelaskan orang nomor satu di provinsi Papua ini, pendidikan merupakan kunci utama bagi masyarakat Papua yang selama ini rata-rata hanya berpikir konsumtif yang tidak bisa di rubah dengan kebijakan anggaran.
“Ya, kebijakan Pendidikan kita mungkin di tingkat dasar di Provinsi Papua sedikit tertinggal tapi kalau sudah sampai pada tingkat perguruan tinggi saya pikir sudah ditangani baik oleh para Bupati di Provinsi Papua,” jelasnya.
Gubernur juga mengatakan ada indikator kebijakan anggaran yang dilakukan para Bupati /Walikota di kabupaten/kota, yang fokus pada rumusan umum tentang bagaimana anak usia sekolah memastikan di kabupaten tidak ada buta huruf dan buta aksara serta mempunyai gizi baik.
“Indikator itulah yang bisa membuat perubahan pola pikir dan mindsheet orang. Karena pendidikan adalah kunci utama bagi masyarakat Papua,”tegasnya.
Untuk kebijakan pendidikan sendiri, ujar Gubernur, pihaknya akan mengevaluasi para Bupati/Walikota yang lebih mementingkan mahasiswa di perguruan tinggi sementara siswa yang masih duduk dibangku SD dan PAUD tidak terurus baik. “Akan tetapi ditingkat SD dan PAUD tidak terurus baik. Otomatis hal ini mempengaruhi pendidikan dan akan merubah pola pikir orang Papua,”katanya berulang – ulang.
Seperti diketahui dalam program Gerbang Mas Hasrat Papua, yang menjadi program Pemprov Papua, fokus pertama adalah Gemas Papua (Generasi emas Papua), yang akan diprioritaskan pada tuntas buta aksara, tuntas wajib belajar 9 tahun, program jaminan 1000 hari pertama kehidupan untuk memberi jaminan kualitas pelayanan kesehatan dan asupan gizi dari sejak janin dalam kandungan sampai dengan 2 tahun pasca kelahiran, peningkatan prestasi olahraga dan seni budaya, serta pengembangan daya saing sumber daya manusia Papua.
“Dari 1000 hari kehidupan ini dimana usia 2 tahun sudah bisa masuk PAUD. Kita bisa mencontoh seperti di Kabupaten Lani Jaya. Ini sudah memasuki tahun kedua program di sana. Jadi si anak dua tahun usianya sudah masuk PAUD. Ketika dia duduk di bangku SD sudah bisa membaca dan menulis,”terangnya.
(Piet)