 |
| Mathea Mamayao |
Papua, Dharapos.com
Meski program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia, namun hingga kini pelayanannya dinilai masih kurang maksimal.
Pasalnya, masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS tidak bisa dilayani bila tak memiliki kartu rujukan dari Rumah Sakit (RS). Bahkan, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang tata cara pelayanan.
Selain itu, obat – obatan dari BPJS juga terbilang standar, yakni jenis obat generik yang hanya berfungsi menghilangkan rasa sakit sesaat.
“Pola BPJS ini seperti apa? Bila dibentuk Badan maka jaminannya melalui Pemerintah, sehingga masyarakat yang sudah memiliki BPJS tidak perlu lagi membayar biaya kesehatan,” kata Sekretaris Fraksi PDI – P, Mathea Mamayao di kantor DPRP, Jl. Sam Ratulangi, Kota Jayapura, Kamis (2/4) siang.
Hal ini, terangnya, ditemukannya saat reses yang dilakukannya di Daerah Pilihan (Dapil) 3 yakni Timika, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai yang mana pelayanan BPJS terlihat tidak maksimal.
Seharusnya, masyarakat yang sudah mendapatkan BPJS dalam pelayanan apapun berhak mendapatkan keringanan, namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.
“Sebelum adanya BPJS, yang berlaku di Indonesia memakai asuransi untuk membantu meringankan beban masyarakat,” terang Mathea sembari menambahkan pihaknya hingga saat ini belum tahu seberapa besar dana dari Pemerintah yang di kucurkan untuk BPJS ini.
“Bila dari pemerintah mengapa harus ada dana tambahan dari pasien,” herannya.
Diakui Mathea, hal ini terjadi pada seluruh lapisan masyarakat baik TNI, Polri bahkan masyarakat tingkat bawah sekalipun.
“Sehingga orang yang susah akan jadi tambah susah karena mereka tidak mampu untuk membayar biaya dari rumah sakit,” pungkasnya.
Untuk itu, anggota DPRP akan meminta kejelasan dari pihak Dinas Kesehatan terkait pelayanan di BPJS dan, meminta Pemerintah memproteksi kejelasan BPJS.
Rencananya, terkait maksud tersebut pihaknya akan menyambangi BPJS setempat, sehingga masyarakat bahkan dokter spesialis juga tidak merasa di rugikan.
“Inilah yang coba kami telusuri, bila perlu kami tanya sama pasien-pasien yang punya BPJS,” tegasnya.
(Ramah)