Ambon, Dharapos.com – Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Seram, khususnya kawasan Seram Utara Raya, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Maluku Asis Sangkala, saat melaksanakan agenda reses di sejumlah wilayah.
Ia mengatakan, selain mengunjungi masyarakat di Kecamatan Pulau Banda, dirinya juga melihat langsung sejumlah lokasi di Pulau Seram yang terdampak kekeringan dan kebakaran hutan.
“Di samping beberapa agenda reses, saya juga sempat melihat langsung beberapa lokasi lain di Pulau Seram yang terdampak kebakaran hutan dan kekeringan,” ujar Asis kepada media ini di ruang kerjanya, Ambon, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan bersama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas dan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak.
Karena itu, Asis meminta Pemprov Maluku maupun Pemkab Malteng untuk hadir bersama masyarakat dalam menangani persoalan karhutla yang terjadi di kawasan Seram Utara Raya.
“Saya mohon atensi dari Pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk ikut hadir bersama masyarakat dalam mengatasi masalah kebakaran yang terjadi di daerah Seram Utara Raya,” pintanya.
Sorotan terhadap karhutla di Seram Utara Raya juga muncul dalam pemberitaan pada pertengahan September 2026.
Salah satu laporan menyebut kebakaran meluas dan penanganan di lapangan melibatkan masyarakat bersama aparat TNI-Polri serta pemerintah kecamatan.
Di sisi lain, kondisi kekeringan turut menjadi perhatian karena dapat memperbesar kesulitan pemadaman ketika sumber air terbatas.
BMKG pada September 2026 juga mencatat adanya wilayah Indonesia yang mengalami atau berpotensi mengalami kondisi hujan di bawah normal, sementara BNPB mengimbau pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap karhutla, terutama pada kondisi musim kemarau dan angin kencang.
Asis berharap penanganan tidak hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tetapi juga melalui langkah pencegahan, kesiapsiagaan, penyediaan sarana pemadaman serta dukungan terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan.
“Pemerintah harus hadir bersama masyarakat, sehingga persoalan kebakaran dan kekeringan ini dapat ditangani secara cepat dan tidak semakin meluas,” ujarnya.
Asis menilai koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, desa/negeri dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi tersebut.
(dp-16)
