 |
| Pembukaan kegiatan oleh Wabup Malra Petrus Beruatwarin |
Langgur, Dharapos.com – Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah Rapat Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan adalah bagian dari siklus pengawasan tahunan.
Kegiatan ini memiliki posisi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, responsif, efektif, efisien dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin dalam kegiatan yqng berlangsung di Langgur, Senin (16/12/2019)
Ia menjelaskan, dewasa ini ekspektasi terhadap eksistensi dan peran pengawasan khususnya APIP cenderung semakin tinggi, terlebih dengan semakin gencarnya usaha Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
APIP bertugas sebagai benteng pertahanan lapis ketiga dalam pencegahan sampai dengan korupsi, dimana lapisan pertama berada pada manajemen masing-masing OPD, dan lapisan kedua berada pada sistem pengendalian intern masing-masing OPD.
APIP harus berperan sebagai penjamin mutu yang memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan sehingga dapat membangun suatu sistem peringatan dini yang memadai, sekaligus mampu menjadi consulting partner.
Wabup menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan hasil-hasil pemeriksaan dengan maksud membudayakan, meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan pada setiap OPD, serta meningkatkan koordinasi diantara aparat pengawasan fungsional Pemerintah.
Selain itu, juga untuk meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan agar fungsi-fungsi manajemen organisasi Pemerintah lebih tertata dan berjalan lebih baik.
Untuk diketahui, Pemda Malra telah membangun kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tual terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Didalamnya juga berkaitan dengan usaha Pemda dalam meningkatkan akselerasi penyelesaian temuan pemeriksaan khususnya menyangkut kerugian daerah.
Wabup mengajak semua pihak, terutama masyarakat, swasta dan seluruh jajaran pemerintahan sebagai pilar utama good governance.
“Dalam bersinergi sesuai fungsi masing-masing guna membangun pemerintahan yang baik, bersih dan amanah bagi kesejahteraan rakyat Maluku Tenggara,” tukasnya.
(dp-49)
