 |
| Acara pemukulan tifa oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon (kiri) dan Deputi (kanan) |
Saumlaki, Dharapos.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat membahas rencana pengembangan ekonomi di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki, Rabu (16/6/2021).
Rapat tersebut menghadirkan para peserta dari kementerian terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat di wilayah perbatasan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Panitia penyelenggara dalam laporannya menyebutkan, rapat fasilitasi dan koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut dengan tema pengembangan ekonomi PKSN berbasis potensi unggulan itu menghadirkan para narasumber dari Kemenko Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, KKP, kementerian pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Pemkab Kepulauan Tanimbar.
Forum ini terlaksana untuk membahas arah pengembangan PKSN Saumlaki berbasis potensi keunggulan daerah untuk mencapai fungsi PKSN secara umum yakni sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga, sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perekonomian di kawasan sekitarnya.
Untuk itu masing-masing pemangku kepentingan di pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara sinergis dan komprehensif didorong untuk dapat menyusun program kegiatan lintas kementerian dan daerah sehingga PKSN Saumlaki dapat diwujudkan sesuai dengan fungsi-fungsinya.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon dikesempatan itu mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.
Ia juga memberikan masukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat bagi percepatan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Masih banyak permasalahan yang kita hadapi dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terutama pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah yang relatif sulit dijangkau dan terisolir” sambung Bupati Petrus.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolahan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, F. Gatot Yanrianto menyatakan pertemuan tersebut sangat penting dan strategis karena membahas salah satu target capaian dalam RPJMN 2020-2024.
“Saya mengharapkan kita bisa bersama-sama mendiskusikan, melakukan dialog berbagai hal terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” akuinya.
Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Serbaguna hoten Galaxy Saumlaki itu bertujuan untuk menyosialisasikan rencana induk dan RPJM tentang target lokasi kegiatan pengembangan kawasan perbatasan khususnya pengembangan PKSN Saumlaki.
Juga, mendapatkan masukan-masukan isu strategis dan permasalahan mendasar yang perlu dikordinasikan dan disinergikan dalam penyusunan program pengembangan PKSN Saumlaki.
Selain itu, mendapatkan masukan-masukan terkait dengan rencana aksi tentang program kegiatan lintas kementerian dan daerah sehingga dapat disinergikan lintas kementerian dan daerah, dan menyamakan persepsi dan komitmen semua pihak dalam pembangunan kawasan perbatasan khususnya PKSN Saumlaki.
(dp-18)
