 |
| Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon |
Saumlaki,
Dharapos.com – Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon mengakui potret
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sejatinya memiliki
sejarah yang panjang.
Namun
sayangnya sejarah yang panjang tentang pengelolaan batas wilayah negara pada
kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak berbanding lurus dengan
hasil yang telah dicapai.
Pengakuan Bupati
Petrus ini disampaikan dalam rapat pembahasan pengembangan ekonomi di Pusat
Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki, yang digelar Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP) di aula serbaguna hotel Galaxy Saumlaki, Rabu (16/6/2021).
“Masih
banyak permasalahan yang kita hadapi dalam konteks pengelolaan batas wilayah
negara dan kawasan perbatasan yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan di
Kabupaten Kepulauan Tanimbar terutama pulau-pulau kecil terluar yang merupakan
wilayah yang relatif sulit dijangkau dan terisolir” katanya.
Bupati
membeberkan sejumlah persoalan yang terjadi seperti masih minimnya sarana dan
prasarana transportasi sehingga berdampak pada rendahnya aktivitas ekonomi.
Misalnya, sulitnya pemasaran hasil-hasil
produksi rakyat.
Oleh karena
itu, dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana transportasi dari dan menuju
wilayah perbatasan karena aksesibilitas yang memadai akan mendorong percepatan
pembangunan di kawasan perbatasan khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari
ujung Molu Maru sampai Selaru.
Ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten
Kepulauan Tanimbar seperti infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandar
udara serta pusat lembaga keuangan dan sebagainya masih sangat minim terutama
di pulau-pulau kecil terluar.
“Hal
ini menyebabkan rendahnya minat pihak swasta untuk melakukan investasi di
kawasan ini. Secara empiris, isu dan permasalahan perbatasan di Kabupaten
Kepulauan Tanimbar berbeda dengan wilayah perbatasan lainnya, karena Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki
kawasan perbatasan yang sama luas dengan tipologi perbatasan laut dan
pulau-pulau kecil terluar” sambung Bupati.
Dikatakan,
Kepulauan Tanimbar memiliki luas wilayah sebesar 11.980 km², dimana 62,76% atau
7.518 km² merupakan luas wilayah laut, sedangkan wilayah daratan seluas 4.461
km2 atau berkisar 37,24%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelautan merupakan
potensi yang paling besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi
pariwisata bahari, Migas di laut dan sebagainya memiliki potensi pengembangan
di samping potensi pertanian dan kehutanan dengan produk unggulan lokal yang
pemanfaatan dan pengelolaannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan
perekonomian daerah secara nyata serta mampu memperbaiki dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat Tanimbar.
Bupati
mengakui, berbagai kegiatan telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
diantaranya penetapan kota Saumlaki yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan
Tanimbar sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan pada rencana
induk pengelolaan perbatasan tahun 2020-2024 telah menetapkan 7 kecamatan
lokpri perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari 10 Kecamatan yang berada
pada gugusan kepulauan Tanimbar.
Selain itu,
penetapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu sejak 2015 dan juga penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional
dimana Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai pusat pengembangan
rumput laut.
“Kondisi
ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat guna mendorong
pengembangan kawasan perbatasan kepulauan Tanimbar menjadi pintu gerbang
selatan NKRI” pintanya.
Bupati
berharap, kebijakan pengembangan kawasan ini memungkinkan bagi pemangku
kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kekuatan yang akan
membawa kemajuan nyata bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rekomendasi
Yang Perlu Mendapat Perhatian dari Pemerintah Pusat
Terkait
potret kondisi daerah itu, Bupati mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk
membantu tersedianya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang di
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain itu,
pentingnya penyiapan sumber daya manusia menyongsong beroperasinya Blok Masela
nanti, dimana Kabupaten Kepulauan
Tanimbar membutuhkan fasilitas-fasilitas yang mendasar seperti Balai Latihan
Kerja (BLK) yang terintegrasi dan sesuai
dengan kebutuhan industri migas.
“Kami
mengharapkan adanya dukungan penuh dari pak Deputi dan seluruh jajaran untuk
kiranya nanti Kementerian dan Lembaga dapat membangun BLK di kota Saumlaki guna
menjawab kebutuhan SDM dalam rangka pengembangan Blok Masela dalam waktu yang
akan datang” harapnya.
Demikian
juga pengembangan usaha kecil mikro dan menengah.
Bupati
berharap ada perhatian khusus dari Kementerian dan Lembaga terkait sehingga
UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat berperan sesuai dengan
fungsinya masing-masing dan memberikan manfaat besar bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bertajuk bumi Duan Lolat ini.
(dp-18)
