Tiakur,
Dharapos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs.
Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu
Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat
Daya (MBD), Kamis (15/6/2023).
Menko Mahfud mengapresiasi
penyelenggaraan kegiatan ini sebagai wadah menyatukan komitmen dalam mengelola
perbatasan negara.
“Tujuan pertama pemerintah yakni
melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan
menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah
melakukan Langkah-langkah pembangunan konkrit di wilayah perbatasan seperti
saat ini.” Jelasnya.
Menko juga mengingatkan kembali,
tentang perbatasan negara dimana merupakan beranda negara yang
merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah
memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.
“Presiden RI sangat menaruh
perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar
masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara.”
Tambahnya.
Mahfud menegaskan bahwa BNPP siap
menghadirkan pembangunan nasional di MBD, dan masyarakat perbatasan dan
pulau-pulau terluar di Leti, Meatimiarang, Kisar, Lirang (Wetar) agar semua
merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.
“Pada tahun 2023 pemerintah telah
menganggarkan lebih dari Rp. 7,717 triliun yang masih tersebar dalam anggaran
berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54
kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini
harus dikawal bersama sehingga lokasi anggaran dapat optimal di gunkan dan
tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan.” Ungkapnya.
Menkopolhukam yang juga selaku
ketua pengarah BNPP menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah nyata
pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan melihat fakta
lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil, dan membawa wajah perbatasan
Indonesia menuju kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu.
“Saya berharap semua dapat
berkontribusi nyata dan konkrit dalam program ini dan Kementerian Lembaga
dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh
untuk membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi
pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah
ditetapkan. Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat
terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat
tercapai.” harapnya.
Menko menyampaikan, Pemda melalui
Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana
aksi pengelolaan perbatsan wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023
oleh kementerian dan Lembaga, dan hasil monitoring harus dikoordinasi kepada
sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan
tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai
menghindarkan terjadinya 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai
terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.
“Saya percaya dengan sinergitas
dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta
masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan
Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan
yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat
menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak
kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat
mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban.”
Tutupnya.
Pelaksana Harian Sekretaris BNPP
Dr. Robert Simbolon, MPA, dalam laporannya, menyampaikan bahwa ini adalah pencanangan
Gerbangdutas ke-4 yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Mendagri.
“Pada kegiatan ini dirangkaikan
dengan Pencanangan Gerbangdutas dan pembukaan tirai untuk mendeklarasikan
sejumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBN, untuk
pembangunan perbatasan negara sepanjang tahun 2023 yang jumlahnya lebih dari
7,7triliun, dan teralokasi untuk Provinsi Maluku Rp.760 miliar untuk 4
kabupaten dan 4 miliar untuk Pemerintah Provinsi Maluku menjadi total Rp.764
miliar.” Jelasnya.
Ia menjelaskan dalam kegiatan ini
juga turut diserahkan bantuan 30unit motor tempel 7,5pk dan 6 unit genset
3000watt dari PT Pratama Nusantara, 750 paket bahan makanan pokok dari BRI dan
100 dari BNI, 6 unit solar cell 500wh dari BAZNAS, paket alat pertanian dari Kementerian
Pertanian, 100 paket sembako dari Badan Pangan Nasional, 100 beras 10kg dari
Badan Pangan Nasional, dan bantuan dana pembangunan Masjid Nurul Imam Tiakur
sebesar Rp. 150juta dari BAZNAS.
“Pada kesempatan ini juga akan
dilaksanakan penandatanganan prasasti 6 proyek atas apresiasi kerja di Tahun
2022, yakni : reservasi jalan di pulau Leti, pembangunan sekolah baru,
rekonstruksi jalan di pulau Moa, pembangunan Gedung RS di Moa, penggantian
jembatan, Pembangunan Lab Kimia Di Sma Negeri 9, yang bersumber dari DAK dan
APBN dari Kementerian terkait” paparnya.
Turut Hadir pada kesempatan itu,
Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi
Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian
Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku,
Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan
BUMD, beserta unsur lainnya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan
dengan pencanganan Gerbangdutas yang ditandai dengan Pemukulan Tifa oleh
Menkopolhukam, Mendagri, Plh Sekretaris BNPP, Ketua Baznas RI, Gubernur Maluku,
dan Bupati MBD.
(dp-19/BNPP)
