 |
| Bupati Malra M. Thaher Hanubun |
Langgur, Dharapos.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun kembali menegaskan bahwa Pemerintah daerah menaruh perhatian yang lebih kepada Pulau Kei Besar.
“Jadi, khusus di pulau Kei Besar, Pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada pembangunan di pulau ini,” tegasnya saat membuka secara resmi Bursa Inovasi Desa Kluster II Kei Besar yang digelar di Ohoi (desa) Ler Ohoilim, Kecamatan Kei Besar, Kamis (17/10/2019).
Diakui Bupati, Pulau Kei Besar dalam perhitungan indeks kemiskinan, merupakan kantong kemiskinan terbesar di kabupaten Malra.
“Sehingga ini menjadi perhatian serius Pemda harus didukung juga oleh Pemerintah ohoi,” harapnya.
Hal lainnya yang juga penting dan mendapat perhatian adalah akses (layanan) pendidikan dan kesehatan juga permasalahan Stunting (suatu kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umur).
“Apalagi hasil survei Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di Maluku Tenggara terindikasi Stunting,” bebernya.
Untuk itu, dalam upaya untuk menciptakan SDM Unggul, penerus pembangunan daerah, harus dimulai dari penanggulangan Stunting.
Terkait bidang Pendidikan, persoalan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, mulai dari pendidkan usia dini harus juga menjadi perhatian.
Selanjutnya, Bursa Inovasi Desa memiliki arti dan nilai strategis yang bertujuan sebagai wadah peningkatan kapasitas desa.
Bupati menjelaskan, peningkatan kapasitas ini dimaksudkan juga sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi dan penyiapan SDM unggul berdaya saing, sangat sejalan dengan komitmen membangun Malra.
Desa yang yang berada dalam ligkup Pemkab harus memiliki visi yang selaras dan harmonis. Sinergi pembangunan antar desa dan kabupaten menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya tujuan pembangunan secara keseluruhan.
Ditegaskan, isu strategis daerah meliputi penanggulangan kemiskinan, pelayanan Pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar dan lain-lain harus pula menjadi perhatian di desa.
“Untuk itu, elemen data menjadi faktor penting yang harus terlebih dahulu disinergikan,” imbuhnya.
Pemda melalui Bappeda telah membentuk data terpadu penanggulangan kemiskinan. Data tersebut harus dikembangkan dan disempurnakan, menjadi data wajib untuk program kemiksinan di daerah.
Lanjut Bupati, upaya untuk menangani persoalan-persoalan tersebut dapat dilakukan secara konvensional, Namun tidak tertutup kemungkinan untuk dapat dikembangkan pula inovasi dalam pelayanan.
“Saya yakni dan percaya, dengan keseriusan dan keikhlasan kita, maka akan lahir ide dan gagasan-gagasan konstruktif, kreatif dan inovatif untuk pembangunan desa, bagi peningkatan taraf hidup masyarakat,” tukasnya.
(dp-49)
