 |
| Bupati MTB, Petrus Fatlolon |
Saumlaki, Dharapos.com
Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur (Pilgub) Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, Bupati Maluku Tenggara Barat
(MTB), Petrus Fatlolon mengakui telah menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral selama tahapan berlangsung.
Gubernur (Pilgub) Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, Bupati Maluku Tenggara Barat
(MTB), Petrus Fatlolon mengakui telah menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) untuk tetap bersikap netral selama tahapan berlangsung.
Instruksi yang sama juga disampaikan kepada para Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau tenaga kontrak kerja.
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau tenaga kontrak kerja.
Pernyataan Bupati tersebut sekaligus menjawab pertanyaan wartawan,
yang meminta penegasan karena ada kekhawatiran sejumlah kalangan, jika besar
kemungkinan para ASN dan P3K di MTB ikut terlibat dalam mempengaruhi masyarakat
untuk memilih pasangan calon petahana yakni Ir. Said Assagaf dan Ir. Andreas
Rentanubun dengan jargon SANTUN.
yang meminta penegasan karena ada kekhawatiran sejumlah kalangan, jika besar
kemungkinan para ASN dan P3K di MTB ikut terlibat dalam mempengaruhi masyarakat
untuk memilih pasangan calon petahana yakni Ir. Said Assagaf dan Ir. Andreas
Rentanubun dengan jargon SANTUN.
“Terkait Pilgub tanggal 27 Juni 2018 itu ASN di MTB ini
netral, tidak ada arahan dari pimpinan atau kepala daerah dan atau siapa pun
untuk memilih pasangan calon tertentu. Karena ASN memilik hak pilih maka mereka
berhak untuk memilih satu di antara tiga pasangan calon yang ada sesuai dengan
suara hati masing-masing,” kata dia di ruang kerjanya, Selasa (26/6/2018).
netral, tidak ada arahan dari pimpinan atau kepala daerah dan atau siapa pun
untuk memilih pasangan calon tertentu. Karena ASN memilik hak pilih maka mereka
berhak untuk memilih satu di antara tiga pasangan calon yang ada sesuai dengan
suara hati masing-masing,” kata dia di ruang kerjanya, Selasa (26/6/2018).
Menjawab pertanyaan soal adanya pertemuan tertutup antara
Bupati dengan ratusan perwakilan P3K di ruang pertemuan kantor Bupati, Senin
(25/6/2018), Fatlolon membantah menggelar pertemuan untuk mengarahkan para P3K memilih
pasangan SANTUN.
Bupati dengan ratusan perwakilan P3K di ruang pertemuan kantor Bupati, Senin
(25/6/2018), Fatlolon membantah menggelar pertemuan untuk mengarahkan para P3K memilih
pasangan SANTUN.
Pertemuan tersebut menurutnya dilakukan sebagai kelanjutan
dari pertemuan tanggal 6 Juni 2018, dimana saat itu hanya dilakukan penyerahan
SK yang dilanjutkan dengan sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kontrak
kerja jangka waktu tertentu.
dari pertemuan tanggal 6 Juni 2018, dimana saat itu hanya dilakukan penyerahan
SK yang dilanjutkan dengan sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kontrak
kerja jangka waktu tertentu.
Yang tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
pimpinan SKPD dan PPK terhadap hak dan kewajiban serta sanksi bagi P3K sehingga
dapat mendorong terciptanya aparatur yang memiliki disiplin tinggi, profesional
dan penuh tanggung jawab.
pimpinan SKPD dan PPK terhadap hak dan kewajiban serta sanksi bagi P3K sehingga
dapat mendorong terciptanya aparatur yang memiliki disiplin tinggi, profesional
dan penuh tanggung jawab.
“Pertemuan kemarin itu dalam rangka membenahi administrasi
dan sekaligus membicarakan hak-hak normatif dari P3K. Misalnya selama ini
mereka terima gaji secara manual. Nah, kita ingin supaya pemberian gaji
dilakukan melalui bank sehingga tepat waktu, tertata dengan baik dan tidak
bergantung kepada bendahara gaji,” sambungnya.
dan sekaligus membicarakan hak-hak normatif dari P3K. Misalnya selama ini
mereka terima gaji secara manual. Nah, kita ingin supaya pemberian gaji
dilakukan melalui bank sehingga tepat waktu, tertata dengan baik dan tidak
bergantung kepada bendahara gaji,” sambungnya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana pemberian santunan
bagi P3K yang akan memasuki usia pensiun atau dikategorikan berhalangan tetap, serta
rencana pembentukan organisasi P3K untuk mempermudah komunikasi dengan pimpinan
daerah terkait hak dan kewajiban mereka.
bagi P3K yang akan memasuki usia pensiun atau dikategorikan berhalangan tetap, serta
rencana pembentukan organisasi P3K untuk mempermudah komunikasi dengan pimpinan
daerah terkait hak dan kewajiban mereka.
“Jadi tidak ada unsur politik dalam pertemuan itu. Kalau ada
yang menilai itu mengandung unsur politik maka berlebihan atau terlalu sensitif,”
tegas Bupati.
yang menilai itu mengandung unsur politik maka berlebihan atau terlalu sensitif,”
tegas Bupati.
Sebagaimana diketahui, Petrus Fatlolon yang adalah kader
partai Demokrat dipercayakan sebagai Koordinator Tim Pemenangan pasangan
SANTUN di Kabupaten MTB.
partai Demokrat dipercayakan sebagai Koordinator Tim Pemenangan pasangan
SANTUN di Kabupaten MTB.
Memiliki dua peran ini tentu mengundang kekhawatiran
masyarakat terhadap netralitas ribuan ASN dan P3K di kabupaten yang berjuluk Duan-Lolat
itu.
masyarakat terhadap netralitas ribuan ASN dan P3K di kabupaten yang berjuluk Duan-Lolat
itu.
(dp-18)
