Papua, Dharapos.com
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Dr. Muhammad Musa’ad mengatakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana Otonomi khusus (Otsus) 80% ke Kabupaten/Kota berdampak positif dalam pembangunan di provinsi ujung timur Indonesia.
 |
| Dr. Muhamad Musa’ad |
“Yang jelas beberapa indikator pembangunan kita menunjukkan trend yang positif seperti kemiskinan sudah turun menjadi 27 persen, dari 31 persen tahun 2013 kemudian tahun 2014 awal 30,5 persen dan 2014 akhir sudah mencapai 27 persen,” kata Dr. Muhamad Musa’ad kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Selasa (24/3).
Dikatakannya, pembagian dana Otsus 80% ke Kabupaten/Kota ini juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dari 65 persen menjadi 66 persen di awal tahun 2014.
“Ini ada trend peningkatan yang diharapkan tahun 2015 meningkatkan sekitar 68 persen, jadi trendnya baik. IPMnya baik, kemiskinan menurun, sehingga pertemuan Rakerda dan Musrenbang menjadi sangat penting untuk kita lakukan evaluasi,” ungkap Musa’ad.
Disinggung soal pelaksanaan Rakerda dan Musrenbang yang akan diselenggarakan pada tanggal 8-10 April 2015 mendatang, dirinya mengungkapkan, pelaksanaan Rakerda dan Musrenbang tahun ini sangat strategis. Untuk memasuki tahun 2016 yakni Papua Invesment Years akan dibahas secara tuntas.
“Selain itu, salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rakerda ini adalah evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur yakni kebijakan penganggaran 80 persen ke kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi akan meminta progresnya. Dimana masing-masing Bupati/Walikota akan melaporkan kepada Gubernur saat pertemuan terbatas antara kedua pihak,” katanya.
Serta akan dilakukan evaluasi terhadap program-program bersama seperti Prospek dan KPS, Gerbangmas Hasrat Papua, yang mana masing-masing Bupati/walikota akan melaporkan kepada Gubernur.
“Mungkin ada masalah yang dihadapi, sehingga perlu ada satu formula baru untuk kapan pencapaian sasaran pada aspek itu. Itu yang menjadi agenda dalam Rakerda dengan Gubernur, serta akan dilakukan rapat terkait pelaksanaan PON,” jelas Musa’ad.
(Piet)
Evaluasi program2 seperti prospek dan kps gerbangmas hasrat papua' dimana msing2 bupati dan walikota dpt melaporkan kpd gubernur' pada tgl 8 – 10 april 2015' ini adalah momen yg sangat penting yg dikutipkan salah satunya program prospek dimana setelah juknisx keluar pertengahan tahun 2014 sampai bulan 3 maret 2015 ini' belum terealisasi dan terlaksana dana secara penuh penyaluranx ke masyarakat utk melaksanakan program kerja' sehingga ada formula baru untuk kapan pencapaiannya sasaran serta solusi penyelesaian aspek tetsebut.