Bula, Dharapos.com – Melanjutkan kunjungannya di Kabupaten
Seram Bagian Timur (SBT), Gubernur Murad Ismail didampingi Ketua TP-PKK
Provisnsi Maluku Widya Pratiwi Murad membuka secara resmi Rapat Koordinasi
Pokjanal Posyandu dan Pembukaan Pelatihan Kader Posyandu, Minggu (12/3/2023).
Rakor bertempat di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan SBT.
Turut hadir, Bupati Abdul Mukti Keliobas, Ketua TP PKK SBT
Yulia Misa Keliobas, Sekda Maluku Sadali Ie didampingi istri, Asisten II Setda
Maluku, pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku dan SBT, kader posyandu, beserta
unsur terkait lainnya.
Ketua TP-PKK Maluku Widya Pratiwi dalam sambutannya
menyampaikan kebanggaanya kepada SBT yang mendapatkan penghargaan Nasional
dikarenakan angka stuntingnya menurun drastis.
“Tidak ada hasil yang mengkhianati proses dan kita cukup
bangga karena angka stunting pada tahun 2022 mencapai 24,1 persen,”
ujarnya.
Widya juga mengingatkan, agar semua pihak tidak lengah dalam
penanganan stunting karena sesuai arahan Presiden pada 2024 prevalensi stunting
tingkat nasional harus turun menjadi 14 persen dan untuk Provinsi Maluku
sebesar 20 persen.
“Diharapkan hal ini bisa dicapai dan jangan sampai
angka stunting ini naik karena itu hal ini sangat perlu diperhatikan untuk
perangi stunting,” harapnya.
Pada kesempatan itu juga, Widya berpesan, agar dapat
mengoptimalkan peran pokjanal posyandu yang telah terbentuk dengan melakukan
koordinasi antar anggota yang selain terdiri dari OPD juga seluruh kader TP-PKK
agar dapat membentuk jejaring tim pokjanal posyandu sampai ke tingkat desa.
“Rakor yang dilaksanakan ini sesuai permasalahan
dimana, perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu. Saya berharap secepatnya
bisa dibuatkan SK untuk pokjanal dan tidak diganti minimal 2 tahun.”
jelasnya.
Duta Parenting Provinsi Maluku itu juga menyampaikan,
perubahan strategi yang dilakukan ini dikarenakan pengetahuan tentang stunting
pada kader posyandu sangat kecil.
“Posyandu adalah ujung tombak untuk mengidentifikasi
terindikasinya stunting pada anak atau tidak, karena itu diperlukan kader yang
mempunyai kelebihan untuk menjelaskan tentang stunting dan
pencegahannya,” jelasnya.
Widya berharap agar rakor ini dapat menghasilkan rencana
aksi yang implementatif dan bisa dilaksanakan di tahun ini, sehingga peran
posyandu sebagai ujung tombak bisa terbukti.
“Kira harus bersama-sama mendorong percepatan penurunan
stunting, sehingga anak-anak ini bisa menjadi generasi brilian dan cerdas yang
bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan
mudah-mudahan kolaborasi kita semua bisa membawa hasil yang
baik untuk penurunan stunting di SBT, tetap semangat perangi stunting di Bumi
Ita Wotu Nus,” tutupnya.
Di tempat yang sama juga, Gubernur Murad Ismail, atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bupati
SBT yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan bidang kesehatan
di wilayah tersebut.
“Posyandu merupakan sarana pelayanan kesehatan berbasis
masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh untuk masyarakat,
dengan menjadi garda utama pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita termasuk
pencegahan stunting,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan, melalui pemantauan tumbuh kembang
anak, kita perlu meningkatkan peran kualitas posyandu dalam rangka mendekatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat Maluku khususnya di SBT.
Ia juga menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk meningkatkan
kembali fungsi dan peran posyandu lewat pelayanan sosial dasar terintegrasi
dengan menggunakan konsep peran aktif dan aksi tindak lanjut lintas sektor.
“Yang terpenting kader perlu edukasi dan pelatihan,
nanti kita akan panggil tenaga ahli yang bisa menjelaskan apa itu stunting dan
cara pencegahannya, agar di tahun 2045 menjadi tahun emas Sumber Daya Manusia,”
tutupnya.
Di kesempatan itu, turut diserahkan bantuan 200 paket beras
Biofortifikasi untuk keluarga beresiko stunting, 1 paket Anthropometri, Bantuan
Pengembangan bumdes senilai Rp20.000.000, Bantuan Modal Usaha kepada Bumdes
Seram Energi Abadi senilai Rp50.000.000, bantuan kube keluarga senilai Rp30.000.000
kepada perwakilan 4 desa, bantuan ekonomi kreatif, bantuan peralatan desa
wisata, bantuan 1 paket pertanian senilai Rp120.000.000, 1 Paket Perpompaan
besar Rp141.000.000, dan 1000 bibit tanaman pala.
(dp-19)
