 |
| Natalis Edoway |
Papua, Dharapos.com
Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Papua, menegaskan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo harus membatalkan dan dikaji kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan.
Ketua DPD Pemuda LIRA Provinsi Papua, Natalis Edoway mengatakan, Bahan Bakar Minyak (BBM) digolongkan sebagai barang berbahaya. Sehingga, PP Nomor 11 Tahun 2015 yang sudah diterbitkan Pemerintah Pusat itu harus disosialisasikan terkait dengan kenaikan BBM.
“Bila perlu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 itu dibatalkan dulu untuk dikaji kembali baru disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia untuk dilaksanakan,” tegasnya kepada Dharapos.com, Minggu (29/3).
Dalam situasi begini, lanjut Natalis, Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM ini agar tidak berdampak negatif kepada masyarakat Indonesia.
“Jadi, Presiden harus segera mengeluarkan Perpres untuk menunda pelaksanaan peraturan tersebut karena kebijakan Pemerintah Pusat menaikan harga BBM secara tiba-tiba ini mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia,” sambungnya.
Dijelaskan Natalis, PP Nomor 11 Tahun 2015 ini membuat Pempus secara tiba-tiba mengambil keputusan sepihak untuk menaikan harga BBM pada sabtu, (28/3) dapat menyesatkan masyarakat.
“Maunya mereka (Pemerintah Pusat) kasih turun naik harga BBM ini. Memangnya Negara ini milik satu orang, ini milik semua masyarakat Indonesia, paling tidak masyarakat Indonesia harus tahu kebijakan Pemerintah Pusat itu sebelumnya,”jelasnya.
Ditegaskan Natalis, DPD Pemuda LIRA Provinsi Papua tetap mendukung kebijakan Pemerintah asalkan kebijakan tersebut berpihak kepada masyarakat dan harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.
“Iya, kami DPD LIRA Provinsi Papua tetap mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK selagi kebijakan itu tujuannya baik dan berpihak kepada masyarakat Indonesia. Tetapi hal itu harus melalui mekanisme yang pasti dalam artian harus ada sosialisasi karena itu sangat penting,” tegasnya.
(Piet)