DPRP Angkat Bicara Soal Pembongkaran Kamp Pendulang

Martea Mamoyao

Papua, Dharapos.com
Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Martea Mamoyao mengatakan kunjungan Komisi I ke Timika guna melihat langsung dan mendengar  keterangan warga  tentang pembongkaran pemukiman warga di sekitar kali kabur.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I melihat dari dekat serta mendengar keterangan warga tentang pembongkaran rumah yang dilakukan oleh aparat keamanan  beberapa waktu lalu.

”Memang kita pergi lihat dan pastikan benar-benar apakah itu pembakaran rumah warga atau tidak, dan ternyata memang rumah para pendulang di sekitar kali kabur yang di bakar,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan di Kantor DPR Papua, Senin (2/2).

Dikatakan, berdasarkan laporan masyarakat kepada Komisi I bahwa pembakaran rumah warga dilakukan dengan cara dilempari granat  oleh aparat sehingga benar-benar hancur.

“Selain itu juga, binatang piaraan mereka lari dan dibunuh oleh aparat dan orang-orang yang ada di kamp-kamp juga ikut lari ke hutan,” beber Martea.

Selain bertemu dengan masyarakat, Komisi I juga melakukan pertemuan dengan pihak PT. Freeport  untuk mendapat gambaran lokasi mana yang harus di kosongkan namun banyak warga yang masih menghuni.

“Karena bagi kami, itu adalah sebuah lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di situ untuk mencari makan,” terang dia.

Ditambahkan, selain masyarakat Timika ada juga masyarakat dari kabupaten lain seperti Lani jaya dan Intan Jaya dan sebenarnya warga yang menempati lokasi ini sudah berlangsung cukup lama  khususnya yang berdomisili di sekitar Kali Kabur.

Dirinya menduga, pembongkaran dan pembakaran yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga pendulang di lokasi kali kabur merupakan buntut dari terbunuhnya dua anggota Brimob dan satu karyawan PT. Freeport.

“Bagi saya, ini dugaan, pembunuhan terhadap dua aggota Brimob dan satu security  PT. Freeport  itu sendiri yang menyebabkan akhirnya kamp-kamp para pendulang itu di bakar,” ujar Martea.

Persoalan ini, lanjut dia, bukan  hal yang baru, apalagi kalau berbicara tentang kronologis dimana dikatakan  ada perampasan senpi dan amunisi sebab dirinya yang sudah lama bekerja di Timika tahu persis.

“Namun kita tidak bisa menuduh, jadi mari kita selidiki bersama apakah memang benar masyarakat itu merampas atau ada transaksi lain,” lanjutnya sembari menambahkan yang dimaksud di sini, adalah transaksi-transaksi yang lebih mudah seperti miras, perempuan dan makanan

“Sebab kalau melihat sistem transaksi-transaksi, saya kira itu susah,  sebab siapapun dia baik orang Timika  namun kalau tidak punya  ID Card dia  tidak akan berani turun dan masuk ke lokasi itu,” terangnya.

Untuk itu, dirinya berharap, agar semua pihak  secara terbuka dapat melihat masalah ini, dan tidak bersikap saling mempersalahkan. Karena kita perlu merubah sistem ini sehingga masyarakat yang hidup di daerahnya sendiri merasa nyaman dan damai.

“Dari diskusi-diskusi yang  dilakukan memang masyarakat tidak merasa nyaman walaupun mereka beraktivitas tapi mereka tidak merasa nyaman dan damai serta merasa ketakutan. Karena mereka butuh makan sementara dikawal  dengan begitu ketat,“ sambungnya.

Terkait rencana relokasi masyarakat dari kawasan kali kabur ke Timika harus  dikaji dampak baik dan buruk dari rencana relokasi tersebut.

Martea berpandangan bahwa kalau relokasi ke Timika, apa yang sudah dipersiapkan di Timika, baik oleh Pemerintah Daerah maupun perusahaan. Pihak keamanan juga harus tahu bahwa begitu banyak pendatang di Timika dan hidup dengan begitu mudah dan tidak teridetifikasi oleh Pemda dan pihak keamanan sehingga bisa memicu terjadinya konflik.

“Saya tegaskan, sewaktu-waktu akan timbul konflik di kota Timika ,” cetusnya.
Menurut Martea, demi mengisi perut orang akan berbuat apa saja, baik bekerja hingga mencuri, bahkan membunuh pun pasti akan terjadi.

“Itu prediksi saya sebagai anggota DPR Papua dan  anak Timika sehingga untuk itu, hal ini harus dipikirkan matang-matang oleh pihak Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Untuk itu, perlu ada suatu lapangan pekerjaan baru untuk bisa menjawab masalah pengangguran yang sangat tinggi di kota Timika.

”Di dalam kota saja banyak pengangguran dan area di dalam kota tidak banyak lapangan pekerjaan makanya mereka turun mendulang. Karena secara adat, kalau ada konflik dan istilah saling bayar kepala, maka semua cari uangnya di pendulangan. Pemerintah harus melihat ini secara jeli dan jangan tutup mata, jangan tiba-tiba sesuatu seperti ini terjadi baru mereka kalang kabut untuk mengatasinya. Bagi saya terlambat,” paparnya

Disinggung  terkait kontribusi PT. Freeport terhadap upaya relokasi para penambang, Martea mengungkapkan, PT Freeport telah membentuk tim gugus tugas yang terdiri dari  pihak TNI, Kepolisian, Pemda dan  PT. Freeport  sendiri namun  dia mengaku tidak tahu tugas dan fungsi gugus tugas  yang dibentuk itu.

“Kita lihat mereka malah membentuk tim gugus tugas namun mereka tidak jabarkan  tugas dari tim gugus itu seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan,” akuinya. 

Namun untuk membuat relokasi baru di daerah Mimika harus tahu persis situasi dan status lahan yang ada  sehingga dengan relokasi ini tidak menimbulkan masalah baru.

”Saran kami, kalau mau membuat relokasi baru di Mimika, harus juga mengetahui tanah pemerintah daerah ada di mana dan tanah masyarakat ada di mana, itu yang harus di lihat. Jangan membuat relokasi baru untuk menimbulkan konflik yang baru,” tutupnya.

(Harlet)