 |
| Umar Kei Ohoitenan, S.Sos |
Jakarta, Dharapos.com
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Umar Kei Ohoitenan, S.Sos mendukung sepenuhnya perjuangan pemekaran wilayah Pulau Kei Besar menjadi kabupaten yang definitif terpisah dari Kabupaten Maluku Tenggara.
“Kei Besar adalah satu-satunya kecamatan yang paling tertua di kabupaten Maluku Tenggara sehingga bila dilihat dari perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun pembangunan sumber daya manusianya masih sangat jauh dari harapan dan keinginan masyarakat di sana,” demikian penegasan Umar Kei dalam rilis pernyataan resminya yang diterima Dhara Pos, Minggu (15/3).
Dengan demikian, maka sudah sangat layak Pulau kei Besar harus dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) agar tidak ada lagi kesenjangan taraf hidup masyarakat yang bisa menimbul kecemburuan sosial maupun kesenjangan pembangunan di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ungkap dia, pemekaran wilayah penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat walaupun harus memenuhi sejumlah syarat utama dalam melakukan pemekaran suatu DOB, yaitu syarat yuridis, politis dan sosiologis.
“Tapi saya kira syarat yuridis dan sosiologis Pulau Kei Besar sudah memenuhi kriteria tersebut, hanya tinggal syarat politis yang harus dipenuhi melalui kerja keras oleh Pansus pemekaran yang sudah dibentuk oleh DPRD Maluku Tenggara maupun kelompok Civil Society untuk terus diperjuangkan ke DPRD Propinsi hingga ke tingkat pusat agar apa yang dicita-citakan rakyat Pulau Kei Besar dapat segera terwujud,” lanjut Umar Kei.
Oleh karena itu, sambung dia, sebagai tokoh pemuda Kei di Jakarta yang adalah putra Kei Besar, dirinya mengajak seluruh warga masyarakat Maluku Tenggara untuk bersama-sama mendukung perjuangan pemerkaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kei Besar.
“Saya percaya sungguh bahwa pulau Kei Besar punya potensi sumber daya alam baik laut maupun darat yang bisa kita andalkan dan kita jadikan sebagai wilayah strategis berbasis pesisir dan pulau-pulau Kei Kecil,” sambung Umar Kei.
Selain itu juga, pulau Kei Besar juga masuk sebagai wilayah perbatasan sehingga pembangunan pulau Kei Besar dari aspek perencanaan pembangunan ke depan tidak dibangun berdasarkan pola pendekatan kontinental seperti di Pulau Jawa tapi lebih kepada karakteristik wilayah kita yang memang berbasis pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga benar-benar sangat dirasakan dampak positif dari pembangunan itu sendiri bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Selaku Ketua Umum DPP FPMM, dirinya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kabupaten Malra serta Pemerintah Daerah dalam membangun sinergitas dan komunikasi yang baik demi terwujudnya keinginan dan harapan seluruh masyarakat Malra untuk menjadikan Pulau Kei Besar menjadi Kabupaten Baru yang ditandai dengan acara deklarasi perjuangan yang dilaksanakan di Elat, Kecamatan Kei Besar, beberapa hari yang lalu.
“FPMM akan tetap mendukung perjuangan Pansus dan akan ikut mengawal proses perjuangan ini sampai di Jakarta sebagai bagian penting dari kelompok civil society yang juga sangat menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Pulau Kei Besar,” tutup Umar Kei.
(obm)
