 |
| Ratusan warga organda sedang berdemo di areal kantor Gubernur Papua |
Papua, Dharapos.com
Kurang lebih seratusan mama-mama warga perumahan organdan Padang Bulan, Kota Jayapura melakukan aksi demo damai di kantor Gubernur Papua.
Para aksi demo damai ini menuntut Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH sebagai kepala Pemerintahan di Provinsi Papua harus bertanggung jawab atas insiden bentrok antar warga Organda dan warga yang berdomisili diatas gunung perumahan organda, Senin (8/6) lalu mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
Massa aksi demo damai yang didominasi mama mama Papua ini, datang sambil membawa spanduk dan poster yang salah satunya bertuliskan ”Kami anak-anak korban, rumah hancur korban berjatuhan, kami minta tanggung jawab Gubernur!”.
Dalam orasi perwakilan mama-mama hanya meminta Gubernur Papua harus bertanggung jawab dan segera mengambil sikap menyelesaikan persoalan yang terjadi di kompleks perumahan organda sehingga ke depan tidak ada lagi korban jatuh.
“Kami tidak tenang, kami dihantui rasa takut tiap malam. Karena mereka selalu datang untuk mencuri dan memperkosa di kompleks perumahan kami, kami ingin hidup tenang,” tegas Ema Hamadi dalam orasinya di halaman kantor Gubernur Papua, Selasa (9/6).
Selain itu, ditegaskannya, Gubernur bersama para pejabat tinggi lainnya seperti Kapolda, Pangdam, Walikota, Dandim, Kapolresta, juga kepala suku dari kedua kelompok yang terlibat bentrok, tokoh adat tokoh masyarakat, tokoh agama setempat untuk membuat kesepakatan, agar ke depan tidak lagi terjadi bentrok yang berujung kematian. Apabila terjadi lagi, maka mereka yang telah menandatangani kesepakatan harus bertanggung jawab.
Menanggapi aspirasi mama-mama warga organda itu, Gubernur Papua yang diwakili Asisten III Setda Papua, Rosina Upessy, SH sempat di tolak oleh massa aksi demo karena berharap yang menemui adalah pejabat dari suku yang melakukan penyerangan di kompleks organda.
“Kami mau pejabat dari pegunungan yang menandatangani kesepakatan ini,” tegas Ema yang disambut teriakan dari massa demo.
Setelah diberi pengertian bahwa, semua pejabat baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten 1 dan 2 sedang berada diluar daerah baru bisa diterima oleh massa aksi demo.
“Saat ini semuanya sedang berada diluar daerah, sehingga saya yang diberi tugas untuk menemui anda sekalian,” kata Rosina.
Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, Rosina Upessy menyampaikan turut berbelasungkawa dan prihatin atas insiden bentrok warga yang terjadi.
“Kami mohon maaf karena tidak bisa memenuhi keinginan para ibu ibu sekalian untuk bertemu langsung dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur karena mereka sedang berada diluar kota. Namun aspirasi yang disampaikan akan saya teruskan kepada Gubernur,”jelas Upessy.
Menanggapi hal itu, para pendemo memberikan waktu dua hari untuk Gubernur bisa hadir langsung menemui mereka.
“Kalau memang kami diperhatikan, harus selesaikan dalam waktu dua hari. Kalau tidak diperhatikan berarti pejabat yang ada di gedung provinsi ini tidak punya hati nurani mereka, dan sama dengan mereka yang sudah melakukan penyerangan di kompleks kami,” tegasnya lagi.
Dalam aksi tersebut, massa demo menyerahkan aspirasi kepada Pemerintah Papua yaitu meminta Pemerintah membantu pos keamanan gabungan TNI Polri di wilayah perumahan Organda, Kelompok atau individu yang tidak mempunyai identitas jelas harus keluar dari perumahan organda, Jangan ada lagi pemukiman liar selain perumahan warga di sekitar pegunungan organda. Mereka juga meminta identifikasi jelas penghuni asrama kos kosan di sekitar perumahan organda.
“Sementara kepada aparat kepolisian harus menindak tegas aksi pemalangan, premanisme yang tidak bertanggung jawab di lingkungan organda, lalu untuk tuan tanah tidak boleh menjual tanah sembarangan kepada orang yang tidak jelas karena akan berpotensi konflik sosial,”pintanya.
Tuntut Keadilan, Puluhan Warga Organda Demo Ke DPR Papua
Sebelumnya, puluhan warga perumahan BTN Organda Padang Bulang, Kota Jayapura mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta DPR Papua membuat suatu regulasi atau aturan untuk merelokasi masyarakat pegunungan yang bermukim di kompleks Organda.
 |
| Warga Organda sedang melakukan aksi demo di areal depan kantor DPRPapua |
Aksi demo damai yang dilakukan mama-mama warga organda ini karena kompleks Perumahan BTN Organda diserang oleh sekelompok masyarakat pegunungan tengah Papua sehingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia yakni, Ketua RT03/RW04, Fredrik Lasahamu, dan salah satu warga setempat Simon Sahuleka, pada Senin 8 Juni lalu, langsung diterima Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni SH, dan Pendis Enumbi, yang selanjutnya langsung membacakan aspirasi sebagai tuntutan mereka kepada perwakilan rakyat Papua itu.
Koordinator aksi demo, Ema Hamadi saat membacakan aspirasi menyampaikan, meminta Pos keamanan Gabungan TNI/Polri di wilayah perumahan Organda, kelompok atau individu yang tidak mempunyai identitas jelas, keluar dari perumahan Organda, serta jangan ada pemukiman liar selain perumahan warga di sekitar pegunungan Organda.
Selain itu, meminta identifikasi jelas penghuni asrama dan kos-kosan di sekitar perumahan organda serta meminta pihak keamanan menindak tegas aksi-aksi pemalangan (Premanisme) yang tidak bertanggungjawab di lingkungan organda.
Sementara itu, dalam orasi yang disampaikan salah satu perwakilan ibu-ibu, MM Wacik menyatakan, masyarakat pegunungan yang melakukan pembunuhan terhadap Ketua RT sudah bukan manusiawi. Mereka penjahat, sehingga tak pantas mereka bermukim di BTN Organda.
“Kehadiran almrhum Fredik Lasamahu di Organda, tidak pernah meninggalkan setiap permasalahan yang terjadi terhadap masyarakatnnya. Dia (alm) membuat pos kamling agar masyarakat tetap aman atas kejahatan yang dilakukan masyarakat pegunungan. Mereka selama ini melakukan pencurian dan kekerasan fisik di daerah Organda. Kenapa orang yang berjasa dibunuh, kami minta pelaku diproses hukum,” tegasnya.
Sementara Ema Hamadi dalam orasinya menegaskan, almarhum Fredrik merupakan ujung tombak bagi masyarakat Organda.
“Kami tidak mau terjadi itu lagi. Sudah dua kali dilakukan pembunuhan kepada masyarakat. Kami tidak aman lagi, karena mereka datang mencuri 3 atau 4 orang dengan membawa parang,” tegasnya.
Masyarakat juga meminta kepada DPR Papua agar tidak hanya DPR Papua menjadi vokal terhadap HAM kasus di Paniai, tapi kasus di Organda yang jelas-jelas dibunuh secara sadis di dalam rumah harus dibicarakan.
Untuk itu, meminta kepada DPR Papua, Yunus Wonda dan Anggota DPR Papua Ruben Magay untuk datang ke Organda mengusir masyarakat pegunungan di Organda.
“Jika masyarakat pegunungan tidak di usir, maka siapapun yang dataang ke Organda, baik itu Gubernur, anggota DPRP, MRP siapapun ditolak,” tegasnya lagi.
Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni, SH mengatakan, dirinya telah menyaksikan langsung bagaimana ibu-ibu mengeluarkan air mata karena tidak tega melihat saudara-suadara dan warganya sendiri dibunuh secara sadis.
“Soal tuntutan atau aspirasi yang disampaikan kepada kami tetap akan kami tindak lanjuti. Masalah keamanan semua kami serahkan kepada pihak kepolisian. Kami yakin, kasus ini diresponi betul oleh Kapolda Papua,” kata Yanni.
(dp-30)
