Ambon, Dharapos.com – Pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan kebijakan berupa efisiensi anggaran.
Kebijakan itu kemudian mengakibatkan tidak adanya pembangunan jalan dan jembatan baru di Maluku.
Hal itu disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku M. Iqbal Tamher kepada awak media saat memeberikan keterangan pers di Kantor Pemeliharaan JMP Ambon, Kamis (6/2/2025).
Dikatakannya, Kementerian Pekerjaan Umum mengalami efiensi anggaran hingga Rp81 Triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp110 Triliun.
Dengan tersisa Rp29,5 Triliun, maka harus dibagi sama rata kepada semua satuan kerja/unit yang berada dibawah naungan kementerian ini.
“Dirjen Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran Rp12,4 Triliun dari 38 provinsi dan untuk BPJN dari pagu Rp637 Miliar dilakukan efisiensi hingga tersisa Rp212 Miliar,” rinci Tamher.
Ia tak menanmpik jika dengan sisa anggaran efisiensi Rp212 Miliar ini sangat berdampak pada belanja modal seperti pembuatan jalan baru dan jembatan baru di daerah ini.
” Maluku saat ini sebenarnya perlu banyak infrastruktur jalan dan jembatan,” sambung Tamher.
Masih menurutnya, hasil efisiensi anggaran ini akan diarahkan pada belanja rutin seperti potong rumput sepanjang jalan, pembersihan saluran, memelihara jembatan dan menambal jalan yang berlubang.
“Dari total Rp602 Miliar yang sebelumnya dianggarkan untuk infrastruktur fisik dipotong menjadi Rp187 Miliar dan akhirnya kita mengambil langkah dengan tidak adanya pembangunan jalan dan jembatan baru. Tetapi kita menjaga aset jalan di Maluku sepanjang 1850Km, karena kalau rusak akan tambah parah,” bebernya.
Selain itu walaupun terjadi efisiensi anggaran pada badan yang dipimpinnya, Tamher akan tetap memperhatikan jalan dan jembatan yang berada pada daerah-daerah kawasan 3T dan pulau pulau di Maluku.
Untuk diketahui, dari total APBN 2025 yang mencapai Rp3000 Triliun, 250 Triliun dialokasikan untuk kementerian/lembaga. Sedangkan untuk dana transfer ke daerah mengalami efisiensi sebesar Rp50 Triliun.
(dp-19)
