 |
| Anggiat Situmorang |
Papua, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi Papua terus menekan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih serius dan jelih dalam membuat laporan keuangan untuk menjadi lebih baik, karena laporan keuangan setiap SKPD di tahun anggaran 2014 sudah mulai membaik.
Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang mengatakan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua, terjadi penurunan temuan atau kesalahan dan temuan tersebut tidak ada yang fiktif, hanya masalah Surat pertanggung jawaban (SPJ).
“Jadi, laporan keuangan SKDP di tahun 2014 masih lebih baik dari tahun sebelumnya, karena temuan yang bernilai makin sedikit dan hanya masalah-masalah SPJ sebenarnya tidak ada fiktif, masalah kesalahan-kesalahan penganggaran sehingga dianggap tidak benar harus di kembalikan ke Kas Daerah dan target dalam waktu dekat semua sudah setor,” ungkap kepada wartawan Jayapura.
Situmorang juga menjelaskan, salah satu ukuran keberhasilan laporan keuangan tahun 2014 yaitu komitmen dari setiap pimpinan SKPD untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih.
“Iya, itu juga ada hubungannya, jadi teman-teman di SKPD sudah komitmen tapi namanya manusia pasti ada kesalahan-kesalahan dan melihat ini tidak ada unsur kesengajaan, hanya kekurang pahaman dari pimpinan SKPD tentang anggaran itu,”jelasnya.
Dikatakan Situmorang, selama 40 hari pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Papua, kesalahan itu hanya pada penempatan anggaran saja, namun pihaknya bersama BPK sudah panggil SKPD terkait untuk memberikan tanggapan.
“Iya, laporan keuangan SKPD dilingkungan Provinsi Papua makin meningkat dan mudah-mudahan makin tipis saya lihat kekurangan yang ada,”ungkapnya.
Lebih lanjut, terang Situmorang, menjadi kendala atau hambatan yang membuat laporan keuangan Provinsi Papua mendapat opini disclaimer itu adalah aset daerah yang tidak tertata dengan baik.
“Itu aset Pemerintah, jadi dulukan 400 miliar yang ditelusuri yaitu aset namun sekarang sisa 70 miliar,”tambahnya.
Dijelas Situmorang, pada umumnya aset Pemerintah yang belum di tata dengan baik itu aset bergerak seperti kendaraan yang dulunya tidak tercatat dengan baik itu siapa pemiliknya dan dimana kendaraan berada.
“Harapan kami di tahun 2016, semua aset sudah tuntas dan itu betul-betul kami bekerja secara maksimal karena sasaran utama kita adalah WTP,”tegasnya.
Pemprov Papua Optimis Pertahankan Opini WDP Untuk Laporan Keuangan 2014
Semenatara itu, Situmorang juga menegaskan, dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua untuk laporan keuangan SKPD tahun 2014, ke depan Pemprov Papua optimis akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kalau untuk predikat laporan keuangan tahun anggaran 2014 sendiri, ujar Situmorang, pihaknya kurang optimis Pemerintah Papua bisa meraih predikat opini WTP minimal bisa pertahankan opini WDP pada tahun 2013 lalu.
“Ya, mudah-mudahan bisa raih WTP karena membuat opini itu harus di diskusikan dengan BPK Pusat dan kita optimis minimal seperti yang tahun lalu yaitu WDP,” kata dia kepada wartawan di Jayapura, Kamis (21/5).
Dikatakannya, dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan itu ada empat unsur, yakni, apakah sesuai dengan UU pengelolaan keuangan, Sistim Pengendalian intern ditaati, Standar Akuntasi
Pemerintah dan Pengungkapan apakah cukup. Jadi itulah ukurannya, sehingga tetap berharap laporan keuangan kita bisa WDP, karena yang memberikan opini itu mereka (BPK-red).
“Harapan kita bisa pertahankan opini WDP, kalau misalnya lebih meningkat ke WTP itu lebih bagus lagi,” ungkap Situmorang didamping Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa disela-sela Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Kamis (21/5) di Hotel Horizon Jayapura.
Diakuinya, masalah utama dalam laporan keuangan Papua adalah masalah aset. Jika tahun 2013 temuan sekitar Rp 400 miliar, maka tahun 2014 hanya Rp 70 miliar. Diakuinya, aset yang masih bermasalah adalah aset bergerak, dan kita harapkan tahun 2016 masalah aset Papua sudah dapat diselesaikan.
Lanjut Situmorang, untuk menata aset Papua, Pemprov sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penertiban aset daerah baik bergerak maupun tidak. tutupnya.
Dirinya berharap, laporan keuangan SKPD yang semakin baik ini, yang ujung-ujungnya akan berpengaruh pada pencapaian opini Pemerintah Provinsi Papua yang semakin baik pula.
“Kalau tahun kemarin kita WDP, ya tahun ini bisa WTP dan itu harapan kita semua,” hara Situmorang.
(dp-30)
