Ambon, Dharapos.com – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama mitra terkait membahas ketersediaan beras hingga bahan bakar minyak (BBM).
Rapat berlangsung di ruang Komisi II, gedung DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang Ambon, Senin (12/11/2024).
“Jadi terkait rapat dengan mitra baik Pertamina maupun Bulog, banyak hal yang kita bicarakan tadi. khusus untuk Pertamina itu terkait dengan kuota BBM baik subsidi maupun non subsidi. Memang penjelasannya sangat rinci dan jelas tadi terkait dengan penyaluran kuota BBM di dua wilayah Pulau Seram dan di luar Seram,” demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Irawadi kepada awak media seusai rapat dengan mitra.
Menurutnya, yang terjadi di lapangan selama ini (kelangkaan) memang ada oknum yang selalu memainkan itu baik di pengecer maupun di pihak distributor.
“Ini memang butuh kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai perwakilan dari Pemerintah daerah dan aparat hukum dalam fungsi pengawasan terkait dalam pengelolaan BBM. Itulah yang menjadi inti rapat hari ini,” beber Irawadi.
Bulog juga sebut Irawadi, pihaknya mempertanyakan terkait ketersediaan beras dan gula dalam rangka menghadapi Nataru.
“Insya Allah dari pihak Bulog sudah menjelaskan bahwa sampai Januari itu ketersediaan beras, gula dan semua itu masih surplus, tidak perlu diragukan lagi. Dan mereka siap untuk melakukan operasi pasar bilamana terjadi kelangkaan di pasar dan di tengah-tengah masyarakat,” sambungnya.
Disinggung soal desakan untuk penambahan kuota BBM jelang Nataru, lanjut Irawadi, memang itu merupakanprogram Komisi II untuk ke depan.
“Visi misi kita adalah untuk menambah kuota BBM kita, utamanya minyak tanah yang saat ini sangat langka. Dan untuk itu, kita harus ke BPH Migas,” lanjutnya.
Diakui Irawadi, informasi didapat dari Pertamina tadi memang jika ini (minyak tanah) tidak diperjuangkan maka semakin lama semakin habis karena ada peralihan dari mitan ke gas yang merupakan bagian dari program Pemerintah pusat.
“Sepertinya untuk di Maluku dan Papua kita belum siap dengan peralihan mitan ke gas. Kita masih butuh penyesuaian dengan mitan kita sehingga harus dipertahankan di pusat melalui BPH Migas.” pungkasnya.
(dp-16)
