 |
| Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Malra, Martinus Mon |
Langgur, Dharapos.com – Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra) yang baru bakal mulai difungsikan.
Bahkan direncanakan kantor yang berlokasi di Jalan Debut – Langgur ini difungsikan pada Senin (2/3/2020) besok.
“Jadi, petunjuk dari Pak Sekda itu kalau dapat maka hari Senin (2/3/2020) besok kegiatan aktivitas sudah mulai efektif dilaksanakan,” ungkap Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Malra, Martinus Mon di Langgur, Sabtu (29/2/2020).
Sejak Jumat (21/2/2020) hingga kini, terlihat kesibukan para pegawai dari dinas, badan dan Sekretariat daerah di lokasi kantor Bupati yang baru.
Para pegawai dari dinas/badan tersebut melakukan mobilisasi (pemindahan) barang-barang dan dokumen, karena direncanakan pekan depan mulai difungsikan.
“Proses pemindahan barang-barang (dokumen) dinas/badan ke kantor yang baru sudah seminggu ini terhitung sejak hari Jumat (pekan kemarin),” ujar Mon.
Karena banyaknya dokumen penting dari dinas/badan yang harus dijaga dan diperhatikan pada saat pemindahannya, maka proses mobilisasinya membutuhkan waktu.
Mon mengungkapkan, pemanfaatan kantor Bupati yang baru tersebut untuk mengurangi pembiayaan sejumlah kantor yang selama ini masih mengontrak rumah warga.
“Karena selama beberapa tahun ini beban APBD untuk kontrakan cukup tinggi, sehingga ketika kantor Bupati yang baru mulai diisi oleh dinas/badan secara keseluruhan maka sudah mengurangi beban APBD,” ungkapnya.
Olehnya itu, masing-masing kepala bagian/badan Setda Malra telah berbenah ruangan di kantor baru yang sudah dibagikan.
Menurutnya, walaupun masih ada kekurangan sarana prasarana di kantor baru tersebut, akan dipenuhi oleh Bagian Umum Setda Malra.
Untuk diketahui, sejumlah dinas/badan yang akan mulai beraktivitas di lokasi kantor Bupati yang baru yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dan akan disusul dinas/badan yang lain.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum dapat menempati kantor baru di lokasi tersebut karena kapasitas ruangan tidak memadai berdasarkan jumlah ASN di instansi tersebut.
Ruangan untuk kantor BKPSDM sementara waktu akan digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Mon merincikan pula, untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), ruangannya sudah tersedia.
Meskipun demikian, BKAD untuk sementara waktu berkantor di kantor yang lama (kantor sekarang).
“BKAD harus pindah kesana karena ruangan sudah tersedia, cuma karena dokumen-dokumen keuangan sangat banyak, apalagi sekarang tim audit dari BPK sementara melakukan pengauditan, sehingga takutnya nanti dokumen ada yang tercecer maka sementara BKAD berkantor saja disini (kantor lama), hingga tim audit menyelesaikan pekerjaannya barulah dilakukan proses pindah,” bebernya.
Bupati dan Wakil Bupati juga belum pindah karena masih banyak hal yang harus diselesaikan di kantor baru.
“Sedangkan untuk Sekda mulai berkantor disana karena ruangannya sudah siap,” tandasnya.
(dp-49)
