Papua, Dharapos.com
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH menegaskan, kepada semua pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua harus memberikan kesempatan kepada stafnya untuk bisa mengikuti kegiatan SKPD di luar Papua.
 |
| Gubernur saat memimpin apel pagi PNS Pemprov Papua di halaman kantor Gubernur Papua |
“Jadi, Kepala Dinas jangan monopoli semua perjalanan dinas, tetapi harus sama-sama. Jangan ko tidak tau, jalan sendiri. Akhirnya you sendiri yang tidak mampu mengendalikan staf,” tegasnya dalam apel pagi gabungan di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (29/6).
Untuk itu, lanjut Gubernur, jika ada perjalanan Dinas ke Jakarta atau kegiatan SKPD di luar Papua harus berikan kesempatan kepada staf SKPD untuk berangkat juga karena Kepala Dinas tidak bisa bekerja sendiri.
“Jika ada perjalanan Dinas dari SKPD ke Jakarta, kasih kesempatan untuk staf yang berangkat, Jangan ko (Kepala Dinas) terus yang pergi, itu bagaimana caranya untuk mengendalikan staf. Kalau kau yang sendiri melakukan perjalanan dinas, staf akan bilang apa kau ini,” lanjutnya.
Kewenangan dari Kepala Dinas, terang Gubernur, hanya memberikan tugas kepada stafnya agar mempunyai kesempatan yang sama dengan pimpinannya, karena jabatan yang ada di lingkungan Pemprov Papua terbatas sementara jumlah pegawai melebihi jabatan.
“Jabatan yang ada hanya sekitar 300-400 jabatan, jadi ada sekitar lima ribu. Jadi lebih bagus diberikan kesempatan kepada staf,” terangnya.
Gubernur juga mengatakan, harus ada kebijakan dari Sekertaris Daerah Papua tentang keikutsertaan staf dalam melaksanakan kegiatan Dinas di luar daerah Papua. Sebab dengan adanya kenaikan gaji sebagai salah satu solusi untuk menambah pendapatan bagi staf.
“Negara ini sudah mengatur, jika kita mempunyai undang-undang Otsus Plus, pendapatan akan lebih besar,” tandas Gubernur.
Pimpinan SKPD Diminta Berikan Pembinaan Kepada PNS Yang Malas Apel
Sementara itu, terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Papua yang suka malas mengikuti apel pagi harus diberi pembinaan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH saat memimpin apel gabungan seluruh SKPD di halaman Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (29/6).
“Jadi, kurang lebih sebanyak tiga ribu PNS di lingkungan Pemprov Papua yang belum masuk itu, saya tidak tahu apakah sedang menjalankan tugas atau tidak sempat hadir dalam apel ini atau memang tidak ada. Itu nanti pimpinan SKPD yang lebih tau tentang itu. Ini menjadi tanggung jawab pimpinan untuk melakukan pembinaan,” tegasnya.
 |
| PNS Pemprov Papua |
Untuk itu, ke depannya, Gubernur harap pegawai yang tidak pernah hadir pada apel pagi, bisa hadir.
“Saat ini yang tidak hadir itu tiga ribu dari enam ribu pegawai yang ada di Papua,” bebernya.
Di masa Pemerintahan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, terang Gubernur, sudah berjalan baik serta banyak kemajuan yang dicapai. Hal ini terbukti lewat banyak penghargaan yang di peroleh Pemprov Papua dari Pemerintah pusat.
“Itu bukan laporan ‘asal bapa senang, tapi ini nyata dinilai oleh semua pihak. Jadi kami berterimakasih kepada staf yang sudah kerja maksimal untuk memperbaiki kinerja Pemerintahan, apalagi kemarin BPK RI memberi opini WTP,”jelasnya.
Sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Papua, Gubernur juga mengingatkan para pimpinan SKPD yang malas dan tidak bisa pertanggungjawabkan pekerjaan agar berubah dan tidak boleh lagi ada.
“Saya sudah bilang ke Sekda dan inspektorat sebelum BPK masuk harus kerja keras, jadi pimpinan SKPD yang tidak maksimal saya harap bisa diperbaiki. Kita harus kerja keras, demi perubahan Papua,” imbuhnya.
Bukan hanya itu, Gubernur juga meminta agar semua PNS Pemprov Papua sepakat dan miliki kesepatakan yang sama karena di Papua banyak potensi dan punya kekhususan berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia.
“Saya pikir ini menjadi penting untuk kita sepakat guna mengabdi dan melayani,” ajak Gubernur.
Sementara soal kegiatan dan program yang suda berjalan, Gubernur berharap pimpinan SKPD tidak sekedar hanya duduk duduk di kantor, tapi harus melihat sampai ke lapangan progresnya seperti apa.
“Walaupun miliki perangkat yang lengkap, pimpinan SKPD harus memastikan semua pekerjaan itu jalan dan tepat sasaran,” cetusnya.
(dp-30)