 |
| Kerbau Moa |
Ambon, Dharapos.com
Salah satu plasma nuftah Maluku yaitu Kerbau Moa secara resmi telah dilepaskan Menteri Pertanian RI menjadi komoditas unggul peternakan nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku, Diana Padang dalam acara Rapat Pimpinan Kodam XVI Pattimura bertempat di Aula Markas Korem 151 Binaya, Kota Ambon, Senin (20/2).
Diakui Diana, kerbau Moa memiliki kebiasaan hidup di kubangan lumpur yang merupakan habitatnya.
“Memang yang menjadi masalah adalah habitat Kerbau Moa ini di lumpur, sehingga pada saat musim kemarau terjadi, mereka kekurangan air,” akuinya.
Mengatasi itu, Distan Maluku telah mengantisipasinya dengan membuat kubangan-kubangan lumpur agar kawanan hewan ternak ini terlindungi.
Lanjut Diana, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat (MBD) lewat dana DAK dengan usaha membuat kubangan-kubangan untuk kelangsungan hidup Kerbau Moa ke depannya.
Ia juga pada kesempatan tersebut, membenarkan adanya penjualan hewan yang terdapat di Pulau Moa ini keluar Provinsi Maluku.
“Memang benar ada penjualan Kerbau Moa keluar daerah antara lain ke Sulawesi Tengah,” lanjutnya Diana.
Terkait itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab MBD untuk menyiapkan regulasi yang lebih ketat terkait penjualan Kerbau Moa keluar daerah.
Di tempat yang sama, Kepala Balai Diklat Provinsi Maluku, Syahril Sabirin mengakui jika pihak Kementerian Pertanian telah memberikan perhatian khusus dengan adanya kucuran dana DAK.
Menurutnya, yang masih menjadi masalah adalah soal pasar dimana hal itu dikarenakan mekanisme pasar yang tidak menguntungkan peternak karena tidak adanya standar harga.
Mantan Kadis Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku ini berharap dengan adanya program tol laut dapat membawa kesejahteraan khususnya bagi peternak Kerbau Moa.
“Selain itu, kita tidak usah mengimpor daging dari Australia dikarenakan usaha peternakan daging Kerbau Moa dapat menggantikan daging impor,” sambungnya.
Dengan demikian, melalui upaya ini dapat mengangkat harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan daerah perbatasan.
(dp-19)
