Daerah

Kesiapan AKB, Gustu Covid-19 Bertemu Komisi II DPRD Malra

30
×

Kesiapan AKB, Gustu Covid-19 Bertemu Komisi II DPRD Malra

Sebarkan artikel ini
Gustu Covid19 DPRD malra audens
Audens Gustu Covid-19 dan Komisi II DPRD Malra 

Langgur, Dharapos.com – Sejumlah langkah terus dilakukan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melalui tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan
Covid-19 setempat sebagai kesiapan menuju adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new
normal.

Terbaru, berlangsung audiens Tim Gustu Covid-19 dengan
Komisi II DPRD Kabupaten Malra bertempat di Markas Kodim 1503/Tual, Rabu (14/7/2020).
Audiens tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD setempat
Adolf Markus Teniwut, SIP.
Hadir dalam kegiatan, Dandim 1503/Tual, Letkol Inf. Mario
Christian Noya (Wakil Ketua I Gustu Covid-19 Malra), Kapolres Malra AKBP
Alfaris Pattiwael, SIK (Wakil Ketua II Gustu Covid-19 Malra), Danramil 1503-
01/Tual Kapt. Inf Richard Sapuri, dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Esebius Utha Safsafubun,
SIP.
Serta beberapa anggota Komisi II DPRD Malra diantaranya, Nawawi
Namsa, Eva Putnarubun, Benedict Fadly Rejaan dan Abraham Beruatwarin SE, SIP.
Dandim 1503/Tual selaku Wakil Ketua I menjelaskan bahwa rencana
penanganan Covid-19 sudah disampaikan kepada Ketua Tim Gugus dan ada hal besar
yang sudah disepakati bersama yaitu penanganan karantina bagi pelaku perjalanan.
Kemudian, melaksanakan penangan kepada pasien, cara
pendistribusian bansos, serta bagaimana cara mengatasi ketahanan pangan.
Dandim mengakui bahwa Kodim 1503/Tual dan Polres Maluku
Tenggara telah menyiapkan tempat untuk dijadikan sebagai kampung tangguh
kesehatan, ekonomi dan stabilitas keamanan.
“Kegiatan yang dilaksanakan bukan saja menghadapi pandemi Covid-19
namun lebih dari itu sebagai wujud tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi
kesulitan rakyat,” cetusnya.
Selain itu, sesuai surat Bupati Malra untuk mengontrol
transportasi laut, udara dan darat sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, maka harus
juga diperhatikan faktor personel dan materiil serta bagaimana cara
penanganannya.
Gustu juga, lanjut Dandim menyiapkan protap-protap baru yang
harus dilaksanakan dalam situasi new normal terkhusus bagi para pelaku
perjalanan yang akan masuk diwajibkan menyertakan surat keterangan yang dibawa
berupa hasil Rapid Test dan hasil Swab.
Pihaknya juga melaksanakan prosedur protokoler kesehatan
dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi sehingga bisa disadari sebagai
kebutuhan yang wajib dilaksanakan.
“Kepada dinas terkait juga telah menyiapkan berbagai program
dalam menghadapi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 sesuai dengan tujuan
nasional,” tukasnya.
Saat yang sama, Kapolres Malra sebagai Wakil Ketua II Gustu
Covid-19 menambahkan institusi TNI, Polri dan instansi terkait telah
melaksanakan Operasi Aman Nusa II dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.
“Operasi ini dilaksanakan sebagai patokan untuk kegiatan
pencegahan dan penanganan, rehabilitas dan penegakan hokum,” sambungnya.
Dalam upaya penanggulangan Covid-19, maka Kodim 1503/Tual
dan Polres Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pembagian sembako serta
membuat posko penanganan Covid-19.
Salah satunya, kegiatan yang terintegrasi antara Kodim
1503/Tual dan Polres Malra dalam rangka program ketahanan pangan dengan
berbagai komoditi lokal dan menetapkan desa yang disebut kampung tangguh.
“Kodim 1503/Tual dan Polres Maluku Tenggara juga telah
melaksanakan pendisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah
menghadapi adaptasi kehidupan baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, penyampaian dari Ketua Komisi II bahwa audens
ini dilaksanakan agar DPRD bisa mendapat gambaran secara konfrehensif dan
skenario yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah.
“Kami sangat membutuhkan informasi yang lebih sehingga dapat
bersama-sama dengan Pemerintah daerah mencari solusi yang terbaik dalam
pelaksanaan tugas,” urainya mengawali audens.
DPRD, lanjut Ketua Komisi II, telah melaksanakan pengecekan
terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh Pemda tetapi sangat
disayangkan apa yang diinformasikan tidak sesui dengan yang diharapkan.
“Jadi, apa yang diterima dalam kegiatan ini akan menjadi
rujukan dalam melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah daerah,” cetusnya.
Diakui pula, wabah Covid-19 merupakan masalah kesehatan yang
harus ditangani bersama.
“Tetapi sampai dengan saat ini fasilitas kesehatan masih
sangat terbatas,” akuinya.

(dp-52)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *