Ambon, Dharapos.com – Dewan Pimpinan Daerah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (DPD SEMMI) Maluku Risman Soulisa, menyoroti buruknya kinerja dan gaya kepemimpinan Iqbal Tamher selama menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
Mereka menilai Iqbal gagal menunjukkan prestasi yang nyata. Bahkan, juga dikenal arogan dan tertutup terhadap kritik publik.
“Kami mencatat berbagai persoalan serius dalam pengelolaan anggaran negara di BPJN Maluku. Mekanisme proyek tidak transparan, banyak keluhan dari kontraktor lokal, dan tidak ada pembangunan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ketua PW SEMMI Maluku dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (24/6).
SEMMI juga menyebut, gaya kepemimpinan Ikbal tidak mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang inklusif dan responsif.
“Kami sudah beberapa kali mencoba membangun komunikasi untuk memberi masukan, tapi selalu dihadapi dengan sikap arogan dan resistensi terhadap kritik. Ini berbahaya bagi iklim demokrasi dan partisipasi publik,” tegasnya.
Atas dasar itu, PW SEMMI Maluku mendesak Kementerian PU untuk segera mengevaluasi kinerja Ikbal Tamher sebagai Kepala BPJN Maluku.
“Jangan biarkan institusi strategis seperti BPJN dipimpin figur yang gagal membangun kepercayaan publik. Maluku butuh pemimpin kompeten dan rendah hati, bukan yang gemar pamer kuasa,” cetus Soulisa.
Tak hanya itu, SEMMI Maluku juga paparkan sejumlah jalan dan jembatan yang dari tahun 2024 sampai saat ini, tidak dibenahi pihak BPJN Maluku, seperti jalan lintas Namrole-Leksula yang mengalami kerusakan sangat ekstrim sehingga aktivitas masyarakat pun terbengkal.
Bahkan, putaran ekonomi macet, padahal kontrak jalan Namrole-Leksula itu baru selesai pada akhir 2024. Namun, belum cukup setahun masyarakat menikmati sudah rusak sana sini.
Ada juga jalan lintas Buru dan Buru Selatan yang kurang lebih mengalami kerusakan 600 lobang dan 100 diantaranya lobang besar.
“Ada pula soal beberapa ruas jalan di kota Ambon seperti ruas jalan pasar Batumerah, sepan MCM dan juga jalan Taeno-Wakal, masih banyak kerusakan ini yang menjadi dasar dari kritikan SEMMI terhadap pimpinan BPJN Maluku,” tegasnya.
Selain Kepala Balai, SEMMI juga meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar segara memeriksa Satker 1, PPK, dan para kontraktor.
“Kami mengimbau Kejati periksa para pihak itu, agar mereka mempertangungjawabkan seluruh anggaran yang dikucurkan dari APBN untuk membangun infrastruktur di bumi Raja-raja ini,” pungkasnya.
(dp-53)
