Ambon, Dharapos.com – Mengantongi sertifikat kompetensi belum menjamin lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Ambon bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Keterbatasan anggaran daerah dan minimnya program penempatan kerja masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi pemerintah.
Kondisi ini mendapat perhatian anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw. Ia mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret agar pelatihan keterampilan yang diikuti masyarakat tidak berhenti sebatas memperoleh sertifikat, tetapi benar-benar membuka jalan menuju pekerjaan maupun usaha mandiri.
Berbicara di Baeleo Rakyat, Belakang Soya, Ambon, Senin (12/10/2026), Laturiuw menegaskan bahwa keberhasilan program BLK tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan para lulusan memperoleh pendampingan untuk mengembangkan karier dan mengakses peluang kerja secara berkelanjutan.
“Di sini kita tidak memperhatikan jumlah peserta yang sudah dilatih, tetapi soal bagaimana kita memastikan pengembangan karier dan penempatan kerja para alumni secara berlanjut,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Menurutnya, para lulusan BLK yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang perbengkelan, tata boga, hingga tata busana seharusnya mendapatkan dukungan lanjutan. Tanpa pendampingan dan akses terhadap peluang usaha, mereka berisiko harus berjuang sendiri untuk memanfaatkan keterampilan yang telah dipelajari.
Karena itu, Laturiuw mendorong pemerintah daerah mengidentifikasi peluang kerja sekaligus memperluas jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Langkah ini dinilai penting agar keterampilan para alumni sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja.
“Pemerintah harus membuka jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar alumni BLK ini dapat terserap,” ujarnya.
Selain mendorong penempatan tenaga kerja, ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan realokasi anggaran untuk mendukung pendampingan dan akses permodalan bagi alumni BLK yang ingin membangun usaha sendiri.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu lulusan mengembangkan usaha sesuai kompetensi yang dimiliki, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Laturiuw menilai, program pelatihan keterampilan harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan. Pemerintah tidak cukup hanya membiayai pelatihan, tetapi juga perlu memikirkan langkah lanjutan agar keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif.
“Karena kalau sudah selesai melakukan kegiatan pelatihan dan tidak ada pengembangan usaha, itu berarti pemerintah belum secara utuh membantu warga masyarakat,” tandasnya.
(dp-53)
