Daerah

Masyarakat Mulai Pertanyakan Kinerja Anggota DPRD SBB

22
×

Masyarakat Mulai Pertanyakan Kinerja Anggota DPRD SBB

Sebarkan artikel ini
logo dprd 01
Logo DPRD

Piru, Dharapos.com

Kinerja anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mulai dipertanyakan. 

Pasalnya, sampai saat ini, lembaga wakil rakyat yang terhormat itu belum menunjukkan kinerja yang gemilang.

Misalnya, tak lagi merespons aspirasi masyarakat melalui hearing dengan instansi terkait.

”Hasil hearing yang lalu-lalu mana? Sudah tidak jelas semua. Tidak ada yang ditindaklanjuti,” kata salah satu warga Mujaid Asawala di Piru, belum lama ini.

Parahnya lagi, lembaga tersebut mulai mengabaikan rakyat yang mereka wakili, bahkan jarang masuk kantor, hanya dilihat pada saat rapat-rapat tertentu saja.

Bahkan masalah-masalah yang pernah dibahas, seperti persoalan sengketa lahan, pengaduan masyarakat tentang infrastruktur jalan dan jembatan, air bersih dan sebagainya hingga kini tak ada kabar beritanya.

“Seharusnya bukan hanya sebatas permasalahan-permasalahan yang disuarakan masyarakat saja, tetapi manfaat dari penanganan persoalan itu yang belum dirasakan hingga saat ini,” ungkapnya.

Dijelaskan, kinerja DPRD SBB periode keanggotaan 2014-2019 pada beberapa bulan hingga setahun ini masa kerja mereka dinilai belum memuaskan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu fakta dari buruknya kinerja wakil rakyat tersebut bisa dilihat sesuai apa yang telah mereka hasilkan. Bahkan juga tidak ada prestasi membanggakan yang berhasil dicapai oleh anggota DPRD SBB di bidang legislasi.

Ia juga mengatakan, selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan DPRD SBB pada awal tahun 2016 ini juga masih memble dan tidak fokus dalam kaitannya dengan pengawasan anggaran APBD dan APBN 2015.

“Selain itu, memblenya fungsi pengawasan DPRD juga bisa dilihat dari hasil kerja mereka, yang seharusnya membentuk panitia kerja DPRD, untuk mengawasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
Karena tak dilakukan, sehingga pemanfaatan dana-dana tersebut tidak dirasakan masyarakat,” kecam Mujaid.

Sampai saat ini pun, komisi belum bekerja keras menyelesaikan program-program legislasinya, padahal itu sangat perlu dilakukan DPRD, sehingga kepentingan masyarakat di Bumi Saka Mese Nusa ini dapat terjawab.


(dp-26)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *