 |
| Laksamana Muda TNI. Darwanto |
Papua, Dharapos.com
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur (Pangkoarmatim), Laksamana Muda TNI. Darwanto mengatakan, kegiatan bhakti sosial kesehatan yang berlangsung selama sejak 1 hingga 10 Mei 2015 ini dapat mengurangi angka tingkat kesehatan di Provinsi Papua, sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Kita akan mempersiapkan kegiatan bhakti sosial kesehatan khususnya di wilayah Jayapura dan secara tidak langsung kegiatan ini sudah mendukung pembangunan kesehatan di Provinsi Papua sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” kata Laksamana Muda TNI. Darwanto kepada wartawan, saat memantau kegiatan bhakti sosial kesehatan di atas KRI dr. Seoharso – 990 di Jayapura , Jumat (8/5/2015).
Selama berada di Jayapura, Bhakti sosial ini juga telah dikunjungi Menteri Koordinator Maritim, Indroyono Soesilo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Prof Yohana T Yembise, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal TNI. Dr. Moeldoko.
“Memang ada kunjungan dari Kementerian. Tetapi tidak menutup kemungkinan Presiden Joko Widodo juga akan berkunjung ke KRI Soeharso untuk melihat langsung jalannya Bhakti Sosial Kesehatan,”ungkap Jenderal bintang dua itu.
Dikatakan Darwanto, kegiatan bhakti sosial kesehatan oleh KRI Soeharso ini telah melakukan pelayanan medis gratis seperti operasi katarak, usus buntu, sunatan massal, persalinan dan pelayanan kesehatan umum.
Lebih lanjut, Jenderal bintang dua ini menjelaskan, selama melakukan pelayanan kesehatan gratis, sudah ada tiga orang ibu yang melahirkan pada 4 dan 5 Mei 2015. Ketiga anak yang dilahirkan di atas KRI Soeharso diberi nama Inaya Atiya Soeharso, Leiser George Arthur Soeharso, dan Akbar Indar Soeharso.
“Selama pelaksanaan pengobatan gratis tercatat 262 orang berhasil ditangani, diantaranya melakukan sunatan massal, operasi katarak, operasi mata pterigium (daging tumbuh di mata), operasi implant dan operasi hernia,” jelasnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise mengatakan dirinya sangat berharap bhakti sosial kesehatan KRI dr. Soeharso bisa membantu menurunkan angka kematian ibu dan anak, khususnya di daerah terpencil seperti wilayah pesisir.
Pangkalan Utama TNI AL Di Sorong Tunggu Peresmian Saja
Sementara itu, terkait rencana pembangunan Pangkalan Utama TNI AL di wilayah Sorong perlu fasilitas pendukung yang cukup. Namun, saat ini fasilitas sebagian besar sudah ada termasuk Keputusan Presiden (Keppres) juga sudah ada.
“Sekarang tinggal peresmiannya saja, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Karena untuk membentuk sebuah organisasi itu, harus ada sarana dan prasarananya, haruslah lengkap. Kemudian personilnya juga sedang dalam proses untuk rencana penempatannya,” kata Darwanto disela – sela kunjungannya memantau Bhakti Sosial Kesehatan di KRI dr. Soeharso – 990 khusus untuk wilayah Jayapura, Jumat (8/5).
Dikatakannya, wacana pembangunan Pangkalan utama TNI AL di Sorong ini sudah digagas sejak tahun 2006 lalu, untuk itu rencananya tahun 2015 sudah bisa di resmikan.
“Untuk wilayahnya kan sedang dianalisa untuk membagi – bagi, agar jangan sampai terjadi overlapping,”jelasnya.
Untuk kekuatan armada yang beroperasi di wilayah kawasan timur, ungkap Darwanto, kekuatan armada TNI AL yang dikerahkan untuk mengamankan perairan cukup banyak.
“Jadi kita setiap hari yang kita operasionalkan sekitar 30 KRI, khusus di wilayah timur Indonesia,”katanya.
Namun diakuinya jumlah sebanyak itu menurutnya belumlah cukup, karena idealnya sesuai rencana strategi (renstra) TNI AL memang membutuhkan sekitar 150 buah kapal. Tetapi dalam kondisi ini menurutnya semua kapalnya siap. Walaupun kondisi kapalnya sudah dalam kondisi tua.
Dijelaskannya, 30 kapal milik TNI AL di wilayah armada timur sudah termasuk kapal tua namun masih layak beroperasi.
“Kalau tidak layak operasi, maka terjadi kecelakaan,”imbuhnya.
Sedangkan wilayah yang rawan untuk penangkapan ikan dan penyelundupan ikan secara ilegal, menurut Darwanto yang jelas berada di wilayah perbatasan di selatan misalnya di wilayah Merauke yang dianggap rawan.
“Untuk penangkapan ikan ilegal di daerah Aru. Kemudian Utara di wilayah Morotai. Tetapi di wilayah perbatasan akan terkait dengan wilayah-wilayah atau area penyelundupan termasuk penangkapan ikan secara ilegal,”ungkapnya.
Namun untuk angka pelanggaran pencurian ikan di laut, dari evaluasi Armatim sudah banyak menurun. Hal ini dikarenakan ada kebijakan pemerintah dari KKP.
“Pelanggaran – pelanggaran ilegal fishing sudah banyak menurun dan itu sedang dalam analisa moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang disinyalir banyak yang melakukan tindakan ilegal, sehingga dengan adanya moratorium itu sendiri kita bisa mengetahui siapa pelaku – pelaku ilegal itu,” katanya lagi.
Namun yang terpenting sekarang untuk ikan lagi ditutup semua, yakni tidak boleh keluar dari cold storage (lemari pendingin).
“Kalau sudah begini pasti ada Negara – Negara yang teriak meminta pasokan. Kira – kira nanti kita bisa mengetahuinya,”terangnya.
(Piet)