Ambon, Dharapos.com – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Maluku.
Kedatangan itu untuk mempelajari cara kerja Pansus LKPJ DPRD
Maluku yang pernah mengembalikan LKPJ Gubernur Maluku.
Kehadiran Pansus LKPJ DPRD Sumut, disambut Ketua DPRD
Provinsi Maluku, Benhur Watubun, Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku, Rovik
Afifudin, dan anggota DPRD Maluku,Welma Tetelepta.
Pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Maluku, Senin (13/5/2024).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumut Tangkas Manimpang Tobing
mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur
Watubun, yang telah menerima mereka dengan hangat dengan penuh dengan
persaudaraan.
“Dimana dalam pertemuan itu, kita sharing atau bertukar
pendapat dan bertukar ilmu. Intinya bagaimana kemajuan provinsi masing-masing.
Kami memberikan masukan. DPRD Maluku juga memberikan masukan demi kepentingan
masyarakat,” imbuhnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengaku, ada kesamaan dalam
pembahasan LKPJ Gubernur.
“Jadi memang banyak kesamaan yang diatur oleh UU. Nah, kita
disini menjelaskan bagaimana aturan. Jadi memang tadi kami banyak berdiskusi.
Tadi kami diskusi panjang lebar sekitar 2 jam. Jadi kami Pansus LKPJ DPRD Sumut
banyak mendapat masukan dari DPRD Maluku,” bebernya.
Untuk itu, Tobing berharap kedepan pihak eksekutif dan
legislatif di dua provinsi itu berjalan bersama demi kepentingan masyarakat.
Ketika disinggung setiap rapat paripurna LKPJ Gubernur Sumut, dihadiri
langsung, dia mengakuinya.
”Kalau Gubernur Sumut selalu hadir,” terangnya.
Tak hanya itu, Tobing mengaku, sebelum Kunker di DPRD
Provinsi Maluku, pihaknya melakukan kunjungan ke Departemen Dalam Negeri.
“Disana kita sharing dan menerima masukan juga. Untuk DPRD
Provinsi yang kami pilih hanya DPRD Maluku,” sebutnya.
Soal, alasan Kunker ke DPRD Provinsi Maluku, dia menambahkan,
dari seluruh DPRD Provinsi, hanya DPRD Provinsi Maluku, yang pernah
mengembalikan LKPJ Gubernur.
“Jadi tadi dalam pertemuan kami sudah tanyakan kepada Ketua
DPRD Provinsi Maluku. Jadi memang benar ada alasan-alasan tertentu.
Alasan-alasan tertentu inilah kami pelajari. Memang di seluruh Indonesia, DPRD
Provinsi Maluku kembalikan LKPJ. Makanya kami melakukan kunjungan,” pungkasnya.
(dp-mn)
