 |
| Suasana Rakor di Saumlaki. |
Saumlaki, Dharapos.com – Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Marcus J. Pattinama menyatakan,
pembangunan istana mini Banda sebagai istana Presiden, merupakan prioritas pembangunan pariwisata Maluku 2022.
Hal ini merupakan salah satu hasil rapat koordinasi pembangunan pariwisata Maluku tahun 2022 yang digelar di kota Saumlaki, 25-26 Februari 2022.
“Grand design pembangunan pariwisata Maluku adalah kita telah menentukan Banda sebagai pembangunan lokomotif pariwisata Maluku. Sementara destinasi pariwisata lainnya di Maluku merupakan gerbong pariwisata,” kata Marcus di Saumlaki, Sabtu.
Marcus menyatakan bahwa membangun pariwisata di Banda itu akan memberikan impact kepada destinasi-destinasi pariwisata lainnya di Maluku.
Dikatakan, saat ini sedang dilakukan Design Engineering Detail (DED) untuk istana mini di Banda dan akan ditetapkan sebagai istana Presiden Republik Indonesia atau istana negara.
Proses penyusunannya dilakukan oleh pihak PUPR dan ditargetkan selesai pada bulan Maret.
Selanjutnya, pada bulan April, dirinya akan memboyong seluruh kepala dinas Pariwisata sebelas Kabupaten dan Kota di Maluku untuk mengantarkan DED nya ke Kementrian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest).
“Setelah itu, kita berencana akan bertemu menteri Investasi dan BKPM untuk berkolaborasi. Soal anggarannya, nanti kita akan lihat setelah ada DED. Setelah DED akan kita sampaikan ke kementerian, karena program ini didorong oleh Kemenko Marvest karena Maluku tidak masuk dalam kategori daerah super prioritas,” katanya.
Marcus menjelaskan pula bahwa Gubernur Maluku Murad Ismail telah memerintahkannya untuk mengajukan surat permohonan kepada Presiden pada tahun 2020.
 |
| Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Marcus J. Pattinama. |
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dalam surat permohonan yang dilayangkan Gubernur Maluku itu disebutkan mewakili masyarakat Provinsi Maluku, berkeinginan agar bangunan bersejarah Istana Mini yang memiliki bentuk sangat mirip dengan Istana Negara yang terletak di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dapat dijadikan sebagai Istana Negara Republik Indonesia di wilayah Timur Indonesia.
Ada sejumlah point pertimbangan yang dilampirkan dalam surat resmi ke Jokowi itu yakni sebagai upaya menyelamatkan aset cagar budaya yang memiliki sejarah panjang.
Selain itu Istana Kepresidenan di Indonesia berjumlah enam yang seluruhnya berada di Indonesia Barat, maka selayaknya Istana Mini di Banda Neira menjadi Istana Kepresidenan di Wilayah Timur Indonesia dan menghilangkan kesenjangan bagian barat Indonesia dengan bagian timur Indonesia.
Pertimbangan selanjutnya apabila Istana Presiden di Banda Neira, maka Maluku dapat mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia Timur dalam aspek pertahanan, keamanan dan ekonomi serta pariwisata.
Istana Mini Banda yang dikelilingi situs-situs sejarah seperti Rumah Pengasiangan Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Tjipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, Benteng Belgica, Benteng Nassau yang menjadi saksi sejarah masa keemasan Nusantara menuju kemerdekaan Indonesia juga jadi pertimbangan disamping untuk menjaga dan melestarikan rumah pengasingan pahlawan nasional yang kondisinya sudah rapuh akibat tidak terawat. Jika Istana Presiden ada di Banda Neira, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Rakorbang Pariwisata Maluku Tahun 2022 dilaksanakan dengan tema “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”. Rakor ini digelar di Villa Bukit Indah, kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Herman Yoseph Lerebulan menyatakan, sebagai tuan rumah, pihaknya telah menyiapkan berbagai persiapan teknis acara sehingga berjalan dengan baik.
Dalam acara pembukaan, diserahkan piagam Anugerah Desa Wisata 2021 kepada empat Desa Wisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni Desa Kandar, Desa Namtabung, Desa Latdalam, dan Desa Matakus. Khusus untuk Desa Kandar, selain piagam Anugerah Desa Wisata, Kandar juga masuk dalam jajaran 300 besar desa wisata se-Indonesia dan desa binaan Kemenparekraf RI.
(DP-18).
