 |
| Rumah milik Anton Tanlain jadi sasaran aksi perusakan yang dilakukan oleh kubu Ulis Refra yang terjadi beberapa waktu yang lalu |
Langgur, Dharapos.com
Terjadinya aksi perusakan rumah milik warga hingga pemukulan oleh sekelompok warga lainnya beberapa waktu belakangan ini di Kabupaten Maluku Tenggara yang didasari sejumlah persoalan dinilai sejumlah pihak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.
Pemda, dalam hal ini Bupati dan jajarannya dituntut untuk lebih banyak berperan kepada masyarakat khususnya dalam melakukan upaya pendekatan terlebih kepada pihak-pihak yang diketahui memiliki potensi yang dapat memicu konflik diantara mereka.
Salah satunya terkait masalah sengketa lahan.
Kepada Dharapos, salah satu tokoh masyarakat Malra menilai Pemda selama ini lamban dalam menyikapi berbagai kondisi di tengah-tengah warganya dalam berbagai persoalan yang khususnya berpotensi menimbulkan konflik.
Karena sebenarnya hal-hal seperti itu (bentrok warga, red) dapat diantisipasi sejak dini jika Pemda dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati merasa memiliki tanggung jawab penuh sebagai orang tua atas masyarakatnya.
“Kenapa demikian? Karena membangun masyarakat untuk menjadi sejahtera tidak hanya dengan membenahi infrastruktur jalan, jembatan maupun sarana dan prasarana lainnya tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan rakyatnya sehingga setiap kondisi ditengah warganya dapat diketahui sejak dini terkait cikal bakal akar persoalan pemicu konflik untuk kemudian mengambil langkah penanganannya,” ungkap sumber yang meminta namanya tidak dimuat, Minggu (6/3).
Sayangnya, menurut dia, peran ini sama sekali tidak dijalankan Bupati dan Wabup sehingga menjadi peluang memicu potensi konflik diantara sesama warga masyarakat yang awalnya diantara pribadi dengan pribadi kemudian merembet kepada keluarga dengan keluarga, marga dengan marga hingga akhirnya berujung kepada bentrok antar kompleks atau desa.
“Kenapa masyarakat bisa liar seperti itu? Karena pimpinannya selaku orang tua hanya sibuk dengan urusannya sendiri, kepentingan politiknya bahkan sibuk membangun kerajaan bisnisnya sehingga nyaris tidak memberi sedikitpun ruang dan waktu kepada anak-anaknya untuk berbagi cerita atau masalah yang sementara ini dihadapi mereka,” sesal sumber.
Dan akibatnya, bisa ditebak, warga akhirnya mencari jalan sendiri alias menjadi liar yang mana ujung-ujungnya terjadi keributan, perselisihan hingga perkelahian bahkan sering kali nyaris merengut korban jiwa.
Sumber pun turut mengingatkan, Pemda tidak boleh menggantungkan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI-POLRI karena hal itu bukanlah solusi utama.
“Ketika bentrok terjadi, aparat datang mengamankan, sehingga situasi kembali aman tetapi jangan lupa bahwa luka tetap luka, marah tetap marah dan dendam tetap dendam yang akan terus tersimpan yang satu saat nanti berpeluang kembali memicu konflik berikutnya,” imbuhnya.
Olehnya itu, tegas sumber, sudah waktunya Bupati dan Wakil Bupati sadar dan mulai menjalankan fungsinya sebagai orang tua bagi rakyatnya sendiri.
(dp-20)
