 |
| Kantor Bupati Maluku Barat Daya |
Tiakur, Dharapos.com – Kendala terbesar terhadap proses pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), bukan terletak pada kondisi geografis wilayah dan kerterbatasan anggaran, namun ada pada sistem dan sikap-sikap ego sektoral yang dibangun.
Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua DPRD setempat Sauloro E. M Petrus di Tiakur, baru-baru ini.
Ia pun meminta agar cara-cara seperti ini mesti segera ditinggalkan.
“Salah satu ego sektoral yang paling menonjol yakni terlihat dari sikap Pemerintah daerah yang tanpa memandang tugas dan wewenang DPRD sebagai unsur pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Sauloro.
Ia kemudian mencontohkannya, dimana tanpa melalui koordinasi dengan Dewan, Pemda MBD menambah kuota tenaga honorer hingga melampaui target penganggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp43 Miliar.
Akibatnya, terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp10 Miliar.
“Makanya, saya berjanji akan memberikan perhatian serius pada perubahan anggaran tahun ini,” janjinya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap penambahan kuota honorer yang melampaui target penganggaran.
“Bahwa apakah benar bahwa Pemerintah saat ini sangat membutuhkan tenaga honorer sebanyak sekarang ini?’ Ataukah sebaliknya, merupakan salah satu cara yang dinilai dari sisi pengamatan politik sebagai bentuk kontrak politik untuk menyukseskan kepentingan tertentu pada pemilihan April 2019 lalu,” tukasnya.
(dp-17)
