Ambon, Dharapos.com – Pemerintah Kota Ambon diingatkan untuk mengoptimalkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, BUMD maupun perusahaan yang sementara beroperasi di kota bertajuk Manise ini.
Bantuan CSR tersebut, dinilai salah satu solusi menurunkan defisit di Kota Ambon yang sudah mencapai Rp 83 miliar, sesuai pernyataan Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, dalam apel pagi, di Balai Kota, Senin (23/6).
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw menilai, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota yang dimiliki, tidak mampu menyelesaikan seluruh program yang ada. Sehingga harus mengefektifkan bantuan CSR yang dimiliki perusahaan maupun badan usaha yang ada.
“Fakta keterbatasan anggaran, sebetulnya sudah waktunya Pemerintah Kota Ambon optimalkan implementasi dari Perda tentang CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan yang sudah ditetapkan sejak 2017 lalu. Karena seluruh program yang akan dijalankan, tidak bisa terselesaikan dengan APBD. Kalau CSR dioptimalkan, bisa membantu turunkan defisit,” terang Laturiuw, kepada wartawan, di Balai Rakyat Belakang Soya, Selasa (24/6).
Politisi Gerindra ini menilai, selama ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Ambon tidak pernah mengandalkan bantuan CSR dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun daerah (BUMD) serta perusahaan-perusahaan yang ada. Padahal itu telah diamanatkan dalam undang-undang maupun lewat Perda yang telah dibentuk.
Dimana seluruh program hanya bisa mengandalkan APBD yang terbatas maupun anggaran dari pusat.
“Kita sudah berulang kali rapat dengan Angkasa Pura, Pelindo dan sejumlah BUMN dan BUMD, termasuk Indomaret dan Alfamidi terkait CSR ini. Mereka semuanya bersedia, tapi selama ini tidak ada dari pihak Pemkot yang berkoordinasi dengan mereka,” imbuhnya.
“Beruntungnya di era pak Bodewin ini, saat apel kemarin itu sudah menunjukan sikap agar dibentuk kembali forum tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL, yang turut libatkan Bappekot serta pimpinan perusahaan untuk membahas program-program yang bisa didanai lewat CSR,” tambah Laturiuw.
Ia menambahkan, bantuan CSR menjadi salah satu solusi menurunkan defisit yang terjadi saat ini. Tinggal bagaimana Pemerintah Kota bisa berkoordinasi untuk mengaktifkan kembali forum TJSL, agar tidak bergantung pada APBD maupun anggaran dari pusat.
“Belum tentu semua program diselesaikan dengan APBD kita. Ada loin-poin yang bisa didanai lewat CSR, tinggal dalam pertanggung jawaban APBD itu bisa tergambar, mana yang terealisasi lewat APBD dan CSR tadi,” pungkasnya.
Diketahui, Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, sebelumnya mengakui, Kota Ambon sementara mengalami krisis fiskal yang mencatat defisit anggaran sebesar Rp 83 miliar. Sehingga Ia bakal melakukan efisiensi besar-besar hingga 80 persen.
Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan untuk menekan kondisi tersebut, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Pengendalian Belanja Pemerintah.
Menurutnya, langkah efisiensi yang diambil, merupakan strategi krusial agar keuangan daerah tetap stabil hingga akhir tahun.
“Jadi kebijakan ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya.
(dp-53)
