Pemerintah provinsi Maluku dan Hainan, China akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang pengelolaan sumber daya hayati laut, yang dijadwalkan di Ambon, Agustus 2010.
kepala dinas Perikanan dan Kelautan Maluku, Poly Kayhattu, ketika dikonfirmasi di Ambon, Sabtu membenarkan, rencana penandatanganan itu merupakan kesepakatan saat tim dari Hainan berkunjung ke daerah ini pada pekan ke empat April 2010.
Jadi sedang dikoordinasikan agar penandatanganan MoU itu bersamaan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Maluku sebaga lumbung ikan nasional, yang penyelenggaraannya dijadwalkan di Ambon, 3 Agustus 2010, ujarnya.
Kayhattu mengemukakan investor dari Hainan berminat untuk menjalin kemitraan dan melakukan transaksi pengelolaan potensi sumber daya hayati laut Maluku karena melihat langsung prospeknya seperti di Kota Ambon, Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Lautnya memiliki potensi ikan pelagis dan demersal yang sangat tinggi, dengan sumber daya ikan 1.640.160 ton per tahun, terdiri atas ikan pelagis (261.490 ton), pelagis kecil (980.100 ton), demersal (295.500 ton), ikan karang (47.700 ton), udang (44.000 ton), lobster (800 ton), dan cumi-cumi (10.570 ton).
Selain itu, rumput laut telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan Maluku bersama enam provinsi kepulauan lainnya.
“Komoditas rumput laut berdasarkan penelitian tim investor dari Hainan ternyata memiliki kualitas terbaik sehingga berapa-pun produksi siap ditampung pangsa pasar di China,” ujar Kayhattu.
Ia menambahkan investor dari Hainan juga memprogramkan pemberian ratusan unit kapal bertonage 200 – 300 Gross Ton (GT) untuk nelayan di Maluku.
“Strategis karena daya operasinya hingga ke wilayah ZEE sehingga peluang hasil penangkapan lebih besar sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di Maluku,” kata Kayhattu.
Investor dari Hainan juga tertarik dengan potensi pertambangan dan mineral Maluku yang prospeknya menjanjikan.
Ia mengajak para investor menanamkan modal di Maluku karena pemerintah siap memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam proses perijinan didukung pembangunan sarana maupun prasarana dasar. (ant-amb)
PEMPROV MALUKU – HAINAN TANDATANGANI MOU AGUSTUS 2010
