Pemerintah provinsi Maluku akan memanfaatkan “Updates From the Region” (UFTR) yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri Indonesia, dijadwalkan di Jakarta pada 12 Mei 2010, untuk menghapus travel warning yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB.
“Kami akan memanfaatkan kegiatan ‘Maluku Terbuka untuk Dunia’ untuk mendorong Kementerian Luar Negeri meyakinkan Dewan Keamanan PBB bahwa daerah ini benar-benar telah damai pasca konflik sosial tahun 1999,” kata Asisten Kesejahteraan Pemprov Maluku, Ravia Ambon, ketika dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Senin.
Ravia, yang didampingi kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku, Bram Tomasoa, kepala biro Ekonomi dan Investasi Pemprov Maluku, Roy Manuhuttu dan kepala dinas informasi dan komunikasi, Bakry Lumbessy, memandang perlu untuk memasukkan penghapusan travel warning dalam paparan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu pada kegiatan tersebut, yang akan dihadiri 135 duta besar negara sahabat.
“Momen UFTR sangat strategis sehingga rasanya perlu menjadi agenda utama untuk mendorong Kementerian Luar Negeri Indonesia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar menghapus travel warning ke Maluku, karena kenyataan masyarakat telah hidup berdampingan secara damai,” katanya.
Kegiatan yang juga dijadwalkan dihadiri sejumlah investor asing maupun nasional serta bankir itu merupakan program Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dikhususkan kepada Maluku untuk sosialisasi dan promosi potensi maupun peluang investasi di provinsi tersebut.
“Jadi silahkan melakukan investasi karena Maluku benar-benar telah damai sehingga terbuka peluang strategis dan ekonomis untuk menggarap potensi perdagangan, pariwisata, Migas, perikanan dan kelautan, seni dan budaya serta lainnya. Pemprov dan 11 Pemkab/ Pemkot siap memberikan fasilitasi,” kata Ravia Ambon.
Ia juga mengatakan, “Maluku open to the Both” diharapkan bisa meyakinkan para investor asing yang sebelumnya beroperasi di daerah ini tetapi pergi saat konflik sosial, kembali menanamkan modalnya.
“Akses terbuka untuk menanamkan modal di Maluku dan Pemerintah siap memberikan kemudahan-kemudahan,” katanya.
kepala dinas energi dan sumberdaya mineral Maluku, Bram Tomasoa mengatakan, pihaknya siap memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memamerkan potensi Migas dan mineral Maluku, yang berdasarkan hasil penelitian memiliki 15 cekungan hidro karbon.
“Sedikitnya enam perusahaan sudah melakukan eksplorasi di delapan blok yang tersebar antara lain di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur,” katanya.
“Dinas ESDM Maluku juga menyiapkan liflet dan brosur serta sampel potensi yang tersebar di Maluku,” tambahnya. (ant-amb)
PEMPROV MALUKU MANFAATKAN UFTR HAPUS TRAVEL WARNING
