Upaya pemerintahProvinsi Maluku dalam mengurangi angka kemiskinan bakal difokuskan tahun 2014
ini, selain itu ada juga program-program lain untuk menunjang pembangunan di segala
bidang.
Beberapa program
utama yang akan dilakukan pemprov Maluku untuk tahun 2014 hingga 2015 yakni
program pengurangan angka kemiskinan, program pendidikan terkait peningkatakn
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik untuk pengajar maupun murid, demikian
disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku,
Anthonius Sihaloho kepada pers di Ambon, Jumat (17/1).
“Selain itu,
program penanganan infrastuktur termasuk infrastuktur
perhubungan yang menjadi kendala untuk Maluku baik itu laut, udara maupun
darat, serta program ketahanan panganan. Inilah program-program penting dan
yang lebih diprioritaskan serta yang mendesak untuk pengurangan angka
kemiskinan di Maluku,”ujar Sihaloho.
Dijelaskan
Sihaloho, sesuai dengan data yang dikeluarkan badan pusat
Statistik, pada Maret 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih 19,49
persen. Dengan angka tersebut, bagaimana pun sangat diharapkan untuk lima tahun kedepan tingkat kemiskinan diharapkan bisa
menjadi 12 persen.
Sihaloho
merincikan, sesuai dengan rencana Rencana Pembangnan
Jangka Panjang (RPJP) selama 25 tahun yakni dari tahun 2005-2025 tingkat
kemiskinan kita 8 persen. Inilah tugas yang harus dilakukan oleh Bappeda sehingga bisa
mencapai target tersebut.
Menyangkut koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/kota terkaiat dengan program pengentasan kemiskinan di
Maluku, Sihaloho katakan hal
tersebut sangat diperlukan dan harus dilakukan. hanya saja, untuk mengatasi serta
mengurani angka kemiskinan di Maluku, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan
Kemiskinan (TKPK) Maluku.
Tim tersebut diketuai oleh Wakil Gubernur Maluku, sekretarisnya Ketua Bappeda Provinsi Maluku, serta
wakil seketaris yakni Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku, serta kepala
Badan Pemasyarakatan daerah.
“Jadi setiap triwulan kita akan
melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota. Nanti pada bulan April atau
selesai triwulan pertama kita melakukan rapat dengan kabupaten/kota, sekaligus
melakukan evaluasi sejauh mana penangulangan kemiskinan, begitu juga rencana
kedepan untuk bagaimana,”paparnya.
Selain mendapatkan alokasi dana
dari APBD Provinsi maupun kabupaten/kota, lanjut Sihaloho program penurunan
angka kemiskinan di Maluku juga mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat
lewat APBN salah satu ada program nasioanl pemberdayaan masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan.
Sihaloho mengakui, salah satu indikator masih tingginya angka
kemiskinan, adalah daerah itu masih terisolasi. Olehnya itu dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang perlu dilakukan
adalah menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan sumber daya manusia
lewat peningakatn dibidang pendidikan .
“Dari 11 Kabupaten/Kota tingkat
kemiskinan yang masih tinggi adalah daerah yang jauh dari Kota Ambon atau daerah
yang tidak bisa diakses, yakni Kabupaten MBD 33 pesen, Aru 31 persen, MTB 30
persen,”jelasnya. (**)
