 |
| Ilustrasi ikan hasil tangkapan |
Tual, Dharapos.com
Maluku dikenal sebagai Provinsi Kepulauan karena memiliki ribuan pulau dan dikelilingi lautan yang sangat luas.
Kondisi ini mendukung Maluku sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) lautnya baik ikan, udang, mutiara maupun kekayaan laut lainnya.
Namun, sayangnya hal ini ternyata baru disadari Pemerintah Pusat. Pempus terkesan baru bangun dari tidur karena tidak pernah menempatkan Maluku sebagai salah satu daerah lumbung ikan.
Kepada Dhara Pos, Rabu (8/7), Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, Hany Edwin Russel menilai Pempus sepertinya baru saja mimpi dan bangun dari tempat tidurnya, karena tidak pernah menempatkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Sebenarnya Maluku sejak dulu sangat di kenal dengan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang perikanan, tapi anehnya kenapa baru sekarang Pemerintah pusat mau jadikan Maluku sebagai LIN,” nilainya.
Maluku sebenarnya sangat kaya akan potensi kelautan dan perikanan namun masyarakat yang seharusnya pada prinsipnya bisa menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tetapi kenyataannya mengapa hidup masyarakat masih di bawah garis kemiskinan.
“Fakta ini adalah sebuah ironi, karena terbukti masyarakat miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah,” beber Russel.
Dirinya menilai kebijakan Pemerintah dari rezim ke rezim selalu menggeneralisasi Maluku sebagai daerah kontinental dan bukan daerah kepulauan sehingga alokasi anggarannya bukan berdasarkan pendekatan kewilayahan sesuai dengan kerateristik masing-masing.
Akibatnya, terjadi disparitas pembangunan antara pulau Jawa dan luar Jawa.
“Maka inilah tantangan kita ke depan tentang bagaimana mengelola laut. Jangan kita hanya jadi penonton di daerah kita sendiri sehingga untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama baik Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten serta masyarakat bersama para stakeholder untuk sama-sama memikirkan sebuah konsep lain dalam rangka membangun perikanan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di Maluku ke depan bahkan atas dasar konsep LIN yang merupakan produk atau konsep lama dari Rezim SBY,” imbuhnya.
Olehnya itu, Pemda harus mendukung hal ini dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas agar mampu mengelola SDA yang ada secara lestari dan berkesinambungan.
“Ini untuk masa depan anak cucu kita, karena Kota Tual sebagai target salah satu pengembangan wilayah zona maritim dan kami sangat bersemangat untuk mempertegaskan kewilayahan sebagai sentral lumbung ikan nasional di Maluku,” tandasnya.
Russel menegaskan segala harapan, doa dan cita-cita warga masyarakat serta steakholder di kota Tual turut mendukung langkah kebijakan strategis ini agar dapat berjalan sukses sebagaimana harapan Walikota Tual, Drs. Hi MM Tamher melalui DKP Kota Tual.
(dp-20)
