Ambon, Dharapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku di Kota Ambon, 19 – 20 November 2026.
Kegiatan yang mengusung tema Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Rapat koordinasi hari pertama berlangsung di Gedung Islamic Center Ambon, Kamis (19/11/2026), mulai pukul 09.00 WIT. Selanjutnya, kegiatan hari kedua dilaksanakan di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan ini membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pembahasan juga mencakup penyelesaian berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Selain itu, rapat koordinasi menjadi ruang konsolidasi bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.
Undangan kegiatan tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala perangkat daerah se-Provinsi Maluku. Kehadiran para pejabat diminta secara langsung dan tidak diwakilkan.
Sementara itu, Bupati Timotius Kaidel dalam pernyataannya menegaskan bahwa hasil rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti secara konsisten melalui langkah-langkah konkret di lingkungan Pemerintah Kepulauan Aru.
Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pengawasan internal, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran dan aset daerah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
(dp-31)













