 |
| Anggota DPR RI, Mercy Ch. Barends, ST (kiri) |
Saumlaki, Dharapos.com
Sejumlah persoalan domestik hingga kini masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk berkiprah di Indonesia sebagaimana kaum lelaki.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI, Ny. Mercy Barends, ST dalam materinya pada saat menjadi narasumber pada kegiatan seminar sehari yang digelar Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Saumlaki.
Menurutnya, fakta ini dipengaruhi oleh sejumlah persoalan seperti perempuan masih terlibat dalam urusan-urusan domestik yakni mengurus keluarga dan tidak punya waktu untuk mengurus politik.
“Kemudian adanya faktor angka kematian ibu dan bayi yang masih begitu tinggi sehingga ada kecenderungan pemikiran para perempuan bahwa mengurus anak dan keluarga saja sudah susah apalagi urus politik,” beber Mercy.
Selain itu, perempuan banyak mengalami KDRT, kekerasan seksual, angka pendidikan perempuan yang masih jauh lebih rendah daripada angka pendidkan di kalangan laki-laki, serta perempuan masih terkendala dengan persoalan kultural.
“Hari ini di kawasan Asia, kita masih bicara tentang thirty percent atau 30 persen perempuan di parlemen, sampai dengan tahun 2030, tetapi gerakan dunia saat ini yang sudah dimunculkan adalah fifty by fifty atau gerakan 50 persen perempuan di parlemen, struktur pemerintahan dan sebagai lokal leader,” lanjutnya.
Namun di Indonesia, saat ini masih belum mencapai target itu.
Dia mencontohkan seperti di DPR RI saat ini keterwakilan perempuan baru 17,3 persen, dimana masih jauh dari harapan keterwakilan perempuan. Karena dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30 persen.
Kelemahan lain, perempuan saat ini menurut Barends kekurangan mentor, dimana berbeda dengan laki-laki yang banyak memiliki guru atau mentor.
Realitas ini menuntut perempuan untuk berjuang sendiri dengan mengandalkan survivalitas yang dimiliki dan atau berjuang sendiri untuk menerobos wilayah-wilayah politik yang didominasi oleh kaum lelaki.
Karena itu, Indonesia sejak reformasi terhadap partisipasi politik khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif.
Berbagai afirmasi dan penguatan terus diupayakan karena partisipasi perempuan dalam politik sangat lah penting.
Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.
Era saat ini menuntut organisasi perempuan untuk lebih inovatif dalam menyusun program sehingga perempuan tidak akan tergilas habis dalam era modern dengan adanya kemajuan teknologi.
Hal yang serius menjadi perhatian publik saat ini adalah tentang banyak kasus yang dihadapi perempuan seperti bukan hanya kasus KDRT melainkan posisi perempuan yang habis tereksploitasi dengan kasus perdagangan perempuan, kekerasan terhadap TKI di luar negeri, dimana meskipun mereka sebagai penghasil deviden terbesar untuk Negara namun diperlakukan semena-mena.
Banyak tantangan di MTB kedepan terhadap posisi tawar perempuan, misalnya soal rencana pengembangan Blok Masela yang bakal mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Posisi tawar perempuan mulai saat ini mestinya ditunjukan melalui peningkatan SDM, melakukan kajian dan menyusun program dalam menjemput beroperasinya blok raksasa dimaksud.
Dia berharap agar kedepan nanti, Negara lebih cenderung mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi penghambat perempuan dalam berkiprah dibidang politik, agar perempuan pun bisa mengambil peran dan posisi yang sejajar dengan laki-laki.
(dp-18)
