 |
| Lukas Enembe, S.IP, MH |
Papua, Dharapos.com
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengatakan Pemerintah Provinsi Papua dengan tegas menolak rencana Pemerintahan Jokowi-JK yang akan melakukan program transmigrasi dari luar Papua.
Hal tersebut akan berdampak cukup besar di masyarakat khususnya orang asli Papua dimana mereka semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri dan akibatnya timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat asli Papua dan warga pendatang.
“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri. Oleh karena itu, kita minta Pemerintahan Jokowi-JK menghentikan program transmigrasi ke Papua,” tegasnya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu pekan kemarin.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan, jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dibanding jumlah penduduk di pulau Jawa. Namun itu bukan berarti Pemerintah Papua bisa menyetujui begitu saja, program yang direncanakan Pemerintahan baru Jokowi tersebut. Pasalnya, meski berpenduduk sedikit namun problema yang dihadapi cukup kompleks.
“Dengan jumlah penduduk yang kecil saja Pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum bisa didatangkan transmigrasi,” tegasnya.
Penolakan ini, kata Gubernur, bukan hanya pada saat kepemimpinannya tapi juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, kalau memang harus ada program transmigrasi di Papua sebaiknya dibuat program transmigrasi lokal.
“Lebih baik buat program transmigrasi lokal saja artinya masyarakat yang hidup di tempat terpencil lebih baik mereka diperhatikan. Dibuatkan rumah, dibukakan lapangan pekerjaan, ajar mereka untuk bercocok tanam, kasih honor, siapkan lahan pertanian yang dibeli oleh pemerintah pusat itu yang harus dibuat. Jangan lagi datangkan orang dari sana. Karena orang Papua sampai saat ini masih miskin dan terbelakang. Kalau datangkan lagi nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial, dan masa depan orang asli Papua tidak akan bagus,”jelas Gubernur.
Sementara itu, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menegaskan ingin menjadikan Papua yang wilayahnya cukup luas sebagai tempat transmigrasi oleh masyarakat dari pulau Jawa.
Menurutnya, Papua sering terjadi konflik oleh sebab itu untuk memuluskan langkah kebijakan ini pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Sebab dengan suasana aman pastinya tidak akan membuat takut masyarakat pulau Jawa untuk bertansmigrasi ke Papua.
“Status transmigrasi sebagai status yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Dimana transmigrasi tidak lagi dianggap sebagai tempat orang buangan, sebab saat ini banyak juga orang transmigrasi yang terbukti menjadi orang sukses,” tandas Menteri.
(Piet)