 |
| DR. Zeth Sahuburua |
Ambon, Dharapos.com
Rapat antara Pemerintah Daerah Maluku dengan Pemerintah Pusat (Pempus) dalam ini Komite II DPD bersama Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melahirkan tiga kesepakatan dimana salah satunya terkait pengelolaan Blok Masela.
“Kemarin saya mewakili Gubernur untuk mengikuti pertemuan bersama dengan Komite II DPD RI dan Kementrian ESDM, dari hasil pertemuan tersebut melahirkan tiga kesepakatan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Maluku,”ujar Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua di Ambon, Minggu (13/3).
Dirincikannya, ketiga kesepakatan tersebut yakni, pertama, dalam waktu dekat keputusan pengelolaan Blok Masela segera diputuskan oleh Presiden, sehingga realisasi PI 10 persen secepatnya terwujud.
“Kami tidak menentukan pengelolaan Blok Masela dilakukan di darat atau di laut, tetapi kami meminta agar Presiden dapat memutuskan hal ini secepatnya, sehingga realisasi 10 persen bisa terwujud dalam waktu dekat ini,” rinci Wagub.
Kesepakatan kedua, lanjut dia, yakni sambil menunggu adanya keputusan Presiden terkait pengelolaan Blok Masela, pihaknya meminta agar infrastruktur dibangun di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi Blok Masela.
Dan hal ini direspon dengan baik dan dalam waktu dekat ini sudah bisa ditindaklanjuti oleh Pempus.
Sedangkan kesepakatan ketiga, sudah disepakati agar kantor perwakilan Kementrian ESDM dibangun di Maluku, karena selain untuk mempermudah proses Blok Masela, tetapi juga dalam rangka mendukung program Indonesia Terang yang menyentuh enam provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua.
“Kita selalu ngotot akan hal ini, mengingat sebagian daerah di Maluku belum teraliri listrik, dan akhirnya telah disepakati kantor perwakilan ESDM akan dibangun di Ambon,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Wagub mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh pemuda , tokoh perempuan, partai politik, DPRD maupun semua kekuatan yang ada untuk menunjang hal ini.
“Kalau berharap saya dan bapak Gubernur tidak mungkin terlaksana, karena kemampuan kita di pusat posisi bargainingnya sangat lemah. Kita punya anggota DPR-RI hanya empat orang dari 11 komisi yang ada. Tentunya sangat sulit untuk memperjuangkan hal ini, mengingat yang berjuang selama ini karena hubungan kita baik dengan teman-teman di Jakarta, sehingga proses perjuangan bisa terlaksana dengan baik,” tukasnya.
(rr)
