 |
| Kantor Bupati MTB |
Saumlaki, Dharapos.com
Pasalnya, para honorer ini sengaja disulap karena kepentingan tertentu oleh sejumlah pimpinan instansi tanpa ada persetujuan dirinya selaku pengambil kebijakan di negeri kaya minyak dan gas itu.
Senin (11/4), Dhara Pos sempat berbincang dengan sejumlah pegawai di lingkup Pemkab MTB yang tak ingin disebutkan namanya.
Mereka membenarkan bahwa telah ada perintah pimpinan instansinya untuk “mentnyafarkan” sejumlah pegawai honor yang selama kurun waktu pengangkatan dari tahun 2012 hingga kini belum di SK-kan oleh Bupati.
Tnyafar atau rumah penduduk adalah istilah baru yang dilontarkan oleh para pegawai honor saat berbincang dengan Dhara Pos.
Mereka mengaku kesal jika ditnyafarkan atau dirumahkan sebagaimana perintah Bupati, oleh karena selama ini sudah mengabdi secara tulus bagi daerah dan masyarakat.
Ironis memang, ibarat sebuah pertanyaan klasik, salahkah bunda mengandung atau bayi yang dilahirkan?
Demikian pertanyaan ini bagi para honorer yang telah diangkat oleh masing-masing pimpinan SKPD dan telah bekerja namun akhirnya harus menerima kenyataan pahit untuk siap dirumahkan tanpa kompromi.
“Katorang ini ibarat bayi yang tidak berdosa saat lahir dan sudah berjalan. Betul bahwa katong melamar kerja, tetapi kalau sudah diterima dan dipekerjakan oleh pimpinan SKPD selama ini, mestinya mendapat penilaian Bapak Bupati dong. Soal kebutuhan masing-masing SKPD itu kan tidak sama, dengan demikian katorang berharap agar Bapak Bupati bisa menilai dari segi kebutuhan masing-masing SKPD dan tidak menyamaratakan semua,” kesal salah sumber yang meminta namanya tidak dimuat.
Para sumber sempat menyebutkan bahwa di masing-masing SKPD ada belasan hingga puluhan tenaga honor yang siap ditnyafarkan atau dirumahkan.
“Mungkin paling banyak itu tenaga kesehatan di RSUD itu sekitar puluhan orang, apalagi di setiap Puskesmas dan Pustu. Selain itu di Sekretariat DPRD MTB, kalau ke sana itu, katong hampir tidak bisa lagi membedakan mana anggota DPRD, mana PNS maupun mana tamu, karena banyak orang baru (Pegawai Honor yang baru direkrut – red). Nah kalau semacam ini, katong hanya berharap agar Bapak Bupati bisa melihat dengan jeli, bahwa siapa yang direkrut karena kepentingan atau kedekatan dengan Pejabat tertentu, atau karena kebutuhan,”imbuhnya.
Berbeda dengan itu, menurut penuturan salah satu PNS yang mengakui kalau dirinya bakal melakukan tindakan penyelamatan terhadap para tenaga honor yang siap dirumahkan sebagaimana deadline Bupati hingga tanggal 15 April ini.
“Di beta pung bidang itu ada beberapa tenaga honor yang harusnya dirumahkan, tetapi kan ada honor proyek, jadi nanti beta bisa selamatkan dorang dengan honor proyek itu,” cetusnya.
Seperti diketahui, Bupati MTB, Bitzael S.Temmar sudah terhitung beberapa kali mengeluarkan surat edaran tentang larangan rekruitmen tenaga honor di masing-masing SKPD oleh pimpinan SKPD tanpa disetujui Bupati berdasarkan rasionalisasi kebutuhan tenaga kerja.
Meskipun demikian, tidak sedikitnya pimpinan SKPD yang membangkang terhadap perintah Bupati.
Mereka menerima lamaran para pencari kerja secara diam-diam tanpa SK Pengangkatan oleh Bupati.
Lebih celaka lagi, dari para tenaga honor yang direkrut itu, ada yang kedapatan tidak bisa bekerja sama sekali.
Misalnya tidak bisa mengoperasikan komputer, membuat surat, dan pekerjaan di kantor lainnya, tetapi sudah berseragam ala PNS.
Bukan hanya itu saja, karena dikhawatirkan akan ada banyak Pegawai Honor dadakan jelang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 mendatang.
Atas fakta ini, perlawanan tegas dari Bupati sangat diperlukan untuk mengatasi fenomena tersebut.
(dp-18)
