Jayapura, Dharapos.com
Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi-Holtekamp (JJHH) yang akan menghubungkan Muaratami dan kota Jayapura akan segera di bangun oleh Pemerintah.
 |
| Prosesi ritual adat masyarakat kampung Enggros |
Terkait hal itu, maka pada Sabtu (31/1), masyarakat kampung Enggros melakukan acara doa ritual adat, yang di lakukan di kawasan Tanjung Kasuari, Enggros-Tobati, Kota Jayapura.
Hadir pada acara tersebut, Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tommi Mano, MM, Asisten I Setda Kota Jayapura, Dr. Robert J. Betaubun, S.Pd, MM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Ir.Mikael Kambuaya, dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemkot, serta ratusan masyarakat adat kampung Enggros.
Acara ritual adat dan doa yang dipimpin Ondoafi kampung Enggros Marten Luter Dronyi untuk memohon restu dari para leluhur agar pembangunan JJHH berjalan tanpa ada gangguan.
Disamping itu, masyarakat adat kampung Enggros juga meminta agar para leluhur menjaga keselamatan sehingga dalam pekerjaan pembangunan tersebut tidak terjadi musibah bencana alam, serta para pekerja juga dapat bekerja dengan tenang.
Pantauan media ini, usai Ondoafi meminta restu dari para leluhur, dirinya langsung berdiri menghadap ke laut dan membuang manik-manik pertanda pembangunan JJHH sudah bisa dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan satu ekor hewan Babi.
Walikota dalam sambutannya mengatakan pembangunan JJHH tersebut telah mendapat restu dari Presiden RI serta Menteri Pekerjaan Umum RI.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan para Bupati/Walikota di Istana Bogor bahwa pembangunan JJHH bertujuan untuk peningkatan ekonomi rakyat dan eksebilitas untuk memperpendek jangkauan pelayanan pemerintahan,” ungkapnya.
Dikatakan, terkait izinnya tidak akan dipersulit terutama pada lokasi pembangunan JJHH dan tidak dikenai biaya sepeserpun.
Selain itu, untuk izin Amdal lokasi pembangunan tersebut, lanjut Walikota, akan diberikan dan tidak dipersulit pengurusannya di Jakarta.
Setelah ini, Walikota akan menemui Menteri PU, yang juga merupakan salah satu alumni SMA Gabungan Jayapura, terkait masih kekurangan dana.
“Rencananya saya dan Kadis PU Provinsi akan menemui Menteri PU untuk membicarakan proses pembangunan selanjutnya,” sambungnya sembari menambahkan bahwa untuk pencanangan nanti rencananya akan di hadiri oleh Presiden RI atau Menteri PU.
Ditambahkan Walikota, Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemkot Jayapura sendiri telah mendukung hal tersebut dengan menyiapkan dana bagi pembangunan mega proyek JJHH.
“Saya berharap agar seluruh Ondoafi juga bisa mendukung program ini dan tidak menghalangi proyek tersebut, baik itu Ondoafi Tobati, Enggros, Nafri dan Holtekam,” harapnya.
Lebih lanjut, tegas Walikota, apabila ada permasalahan yang terjadi dirinya mengajak semua pihak untuk dapat duduk bersama-sama membicarakan masalah tersebut karena tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan.
“Karena ujung dari akar permasalahan tersebut adalah pembayaran hak ulayat dan pasti Pemerintah akan menyelesaikan apa yang menjadi hak masyarakat asalkan semua berjalan sesuai koridor,” tegasnya.
Perlu diketahui, proyek JJHH sebenarnya telah direncanakan sejak jaman Walikota M. R. Kambu dan
Almarhum Gubernur Jap Salossa namun terbengkalai. Bahkan peralatan sudah di siapkan di lokasi tersebut namun tidak jalan sampai pada masa ini, sehingga kebijakan yang di ambil Walikota sekarang adalah dengan memboyong seluruh Ondoafi untuk bertemu Menteri PU di Jakarta dan mereka sepakat menyetujui program tersebut.
Kepada seluruh masyarakat Enggros, orang nomor satu di kota Jayapura ini menegaskan bahwa pembangunan JJHH tersebut bukan untuk menyengsarakan masyarakat namun sebaliknya masyarakat akan menikmati pembangunan tersebut karena akses jalan ini akan memperpendek perjalanan masyarakat Muaratami, Holtekamp, maupun Skouw ke pusat kota.
 |
| Dr. Benhur Tommi Mano, MM |
Diperkirakan membutuhkan jarak tempuh hanya sekitar 20-30 menit bila dibandingkan dengan perjalanan saat ini yang harus ditempuh selama berjam-jam.
Jembatan yang melintas di atas Teluk Youtefa tersebut akan menjadi Landmark Port Numbay karena berada pada kawasan startegis nasional dan ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat yang mendiami kota Port Numbay serta akses ekonomi juga akan membaik.
Walikota juga mengharapkan agar kontraktor pelaksana yang akan membangun JHH tersebut dapat memberdayakan anak-anak kampung juga agar mereka dapat menikmati hasil dari proses pembangunan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kadis PU Papua, Ir. Mikael Kambuaya juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan JJHH tersebut akan dilakukan setelah acara Ritual adat dan Doa agar dinas PU provinsi dan BPJN Papua dan Papua Barat serta Dinas PU kota akan segera di mulai.
“Sebelum dimulai pembangunan akan dilakukan pertemuan antara Pemkot, Dinas PU Provinsi dan BPJN untuk membicarakan terkait persiapan pemancangan tiang pancang yang rencananya akan dilakukan oleh Presiden atau Menteri PU nanti,” ungkapnya.
Ditambahkan Kadis, pemancangan akan dilakukan setelah semua material pemancangan ada di lokasi serta penyediaan alat berat yang akan digunakan untuk pemancangan. Diperkirakan, beberapa bulan yang mendatang sembari membicarakan dengan pihak terkait terutama BPJN dan Dinas PU Kota.
Pembangunan JJHH tersebut, lanjutnya, sesuai dengan pembagian dan Dinas PU Provinsi telah melakukan kontrak Multiyear tahap I yang akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 milyar.
Dana pembangunan JJHH berdasarkan perencanaan yang telah disusun adalah senilai Rp 1,5 triliun dimana BPJN menanggung proporsi yang besar yakni sekitar Rp 900 ratusan milyar lebih kemudian Dinas PU sekitar Rp 400 ratusan milyar dan Pemkot hampir Rp 300 milyar.
Selain itu, Kadis juga membeberkan rencana pembebasan lahan atau membayar ganti rugi kepada masyarakat yang juga telah disepakati untuk lakukan pembebasan yakni untuk Dinas PU Provinsi melakukan pembebasan mulai dari Tanjung Kasuari sampai Holtekamp dan telah dialokasikan anggaran untuk tahun 2015.
“Dan hal ini akan disiapkan setelah ada putusan harga per meter,sedangkan untuk pembayaran pembebasan lahan muara Tanjung Hamadi merupakan tanjung jawab Pemkot dan sudah dimulai tahun 2014,” ujarnya.
(Harlet)
