 |
| Peta Pulau Kei Besar |
Langgur, Dharapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara menyetujui Ranperda RPJMD Tahun 2018-2023.
Kepastian tersebut diperoleh saat berlangsungnya paripurna bertempat di ruang sidang DPRD setempat, pekan kemarin.
Satu hal penting yang menjadi prioritas Pemerintah setempat adalah Pulau Kei Besar sebagai wilayah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan.
“Satu hal yang perlu saya garis bawahi, kita tetap berpegang pada komitmen untuk membangun Pulau Kei Besar sebagai prioritas,” demikian penegasan Bupati M. Thaher Hanubun.
Sebelumnya dalam rapat Dewan, ia menjelaskan bahwa setelah melalui pembahasan selama kurang lebih 3 hari, Ranperda RPJMD dapat disetujui.
“Pada saat ini kita sudah boleh mencapai kesepakatan bersama untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ungkapnya.
Bupati meyakini sungguh, bahwa dinamika pembahasan yang telah dilalui, dengan berbagai pikiran-pikiran konstruktif, masukan, saran, bahkan kritik dari Dewan, telah semakin memboboti dan memperkaya RPJMD ini.
“Secara khusus dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro-masyarakat miskin, pro-pertumbuhan berkualitas dan pro-keberlanjutan lingkungan, adat dan budaya,” cetusnya.
Lanjut Bupati, pembahasan tersebut juga telah memberikan pembobotan yang sangat berharga bagi penyempurnaan RPJMD ini.
Prioritas pembangunan yang meliputi prioritas wajib yakni pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, prioritas unggulan perikanan dan pariwisata sebagai penggerak pembangunan sektor ekonomi di daerah serta prioritas penunjang, infrastruktur untuk konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan dll akan terus ditingkatkan.
“Perlu saya garis bawahi, bahwa kesemuanya itu dilakukan dengan tetap berpegang pada komitmen untuk membangun Pulau Kei Besar sebagai prioritas,” tegas Bupati.
Olehnya itu, RPJMD ini disusun untuk mengarahkan pembangunan secara terpadu, sinergis dan
terintegrasi dalam suatu kerangka perencanaan dan penganggaran yang fokus pada pencapaian tujuan guna mewujudkan Visi dan Misi.
RPJMD Malra sudah diarahkan pada pelaksanaan paradigma perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
Perencanaan tematik dalam RPJMD ini adalah pengentasan kemiskinan, sebagai isu besar pembangunan di daerah, disamping pengembangan sektoral untuk kepentingan pertumbuhan yang berkualitas.
Secara Holistik kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan mencakup seluruh dimensi, baik infrastruktur, SDM, ekonomi, maupun sosial dan budaya.
“Keseluruhan upaya tersebut dilakukan secara terintegrasi artinya, semua pihak dilibatkan dan seluruh sumber daya dikerahkan,” tandasnya.
Selanjutnya Bupati berharap, Pemerintah bersama komponen adat dan agama akan saling bekerjasama untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat terlaksana sacara baik.
“Sedangkan paradigma spasial, dilakukan untuk menjamin lokasi prioritas benar-benar tepat sasaran yaitu Pulau Kei Besar, yang kita ketahui sebagai daerah kantong-kantong kemiskinan,” tandasnya.
Bupati pada kesempatan itu merasa perlu menyampaikan bahwa catatan-catatan kritis dan masukan-masukan yang sudah disampaikan di dalam sidang ini akan benar-benar menjadi perhatian pihaknya dalam upaya menyempurnakan RPJMD ini.
Rapat tersebut dihadiri pula Pj. Sekretaris Daerah, pimpinan OPD dan Tim Teknis Penyusun RPJMD Kabupaten Malra.
(dp-48)
