 |
| Dr. Benhur Tommi Mano, MM |
Jayapura, Dharapos.com
Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tommi Mano, MM, mengungkapkan dirinya bersama Gubernur, Bupati, Walikota, para Camat, dan kepala Pemadam Kebakaran dipanggil Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum untuk menyaksikan peresmian sejumlah kegiatan sekaligus melakukan penandatanganan prasasti.
“Untuk kota Jayapura, diresmikan Kantor Badan Perbatasan yang dibangun oleh Dirjen Pemerintahan Umum, serta selesainya pelatihan Satpol-PP Seluruh Indonesia yang dipusatkan di Depdagri,” terangnya kepada wartawan di sela-sela kunjunganya ke pasar murah dalam rangka HUT Kota Jayapura yang ke 105 di Taman Imbi, Jumat (13/2).
Disamping itu juga, soal Pemadam kebakaran dan batas wilayah, batas provinsi dan kabupaten, Distrik dan pelayanan terpadu satu pintu yang dibantu Depdagri melalui Dirjen Pemerintahan Umum.
“Kami juga mengurus nasib para guru yang berada di daerah perbatasan tentang intensif bagi beberapa guru yang sudah terima dan yang belum menerima tunjangan perbatasanm” tambah BTM.
Asumsi Mendagri, kata dia, seperti di Koya Barat, Koya Timur, Nafri dan Koya Koso di kota
Jayapura Provinsi Papua itu jangkauannya masih dekat dengan pusat kota karena pengertian daerah yang berada di kawasan perbatasan yaitu tepat berada di perbatasan PNG dengan Indonesia.
Sehingga, ratusan guru yang berada di daerah perbatasan tersebut tidak di bantu dengan dana daerah terpencil atau daerah perbatasan itu.
Atas dasar itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Namun kalau berbicara daerah perbatasan berarti wilayah seperti Koya Timur, Koya Barat, dan Skouw, tiga kampung tersebut masuk juga di daerah perbatasan sehingga mereka perlu di bantu,” tutur BTM.
Orang nomor satu di kota Jayapura ini juga menambahkan saat mendampingi Mendagri ke daerah perbatasan PNG-RI, diakui Mendagri saat itu perbedaannya sangat jauh, artinya PNG telah membangun kantor perbatasan yang begitu megah sementara untuk kota Jayapura tidak ada.
“Karena itu, Mendagri minta untuk segera di bangun kantor perbatasan dan tugu untuk tahun anggaran 2015-2016,” tambahnya.
Kantor perbatasan dan tugu tersebut akan dibangun dengan anggaran Dana DAK dari Kementrian Dalam Negeri dan sudah dikucurkan sekitar 7 milyar rupiah lebih untuk pembangunan, intensif guru, pendidikan dan Kesehatan.
Ditambahkan, rencana Pemkot Jayapura membangun taman di daerah perbatasan akan dilakukan dulu koordinasi dengan Badan Perbatasan kota dan provinsi. Selain itu juga akan dibangun tempat rekreasi di kawasan perbatasan agar dapat menambah PAD bagi kota.
Terkait dana 1 Milyar rupiah yang dianggarkan lewat APBN untuk kelurahan dan kampung, BTM telah memerintahkan Sekretaris Kota untuk berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung guna menyiapkan Petunjuk Operasionalnya sekaligus dipersiapkan programnya agar masyarakat tidak bingung tentang penggunaannya.
Semua aparat Sekretaris kampung harus ada agar dapat memproses pencairan dana tersebut. Prosesnya itu apakah dalam bentuk kelompok masyarakat ataukah tidak sehingga hal ini harus dilakukan koordinasi secepatnya dengan Kementrian agar pencairan dana tersebut jelas.
“Jangan diam karena dana 1 Milyar tersebut akan segera dikucurkan,” tutupnya.
(Harlet)