 |
| Bukti dokumentasi penyerahan uang sirih pinang oleh kontraktor kepada masyarakat. |
Saumlaki, Dharapos.com – Sekretaris Desa (Sekdes) Sangliat Krawain, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Aloysius Melwatan akhirnya dilaporkan ke penyidik Polres Kepulauan Tanimbar karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik masyarakat.
Litus Batleware, tokoh masyarakat setempat menyatakan, laporan warga Sangliat Krawain (Sangkra) telah diajukan ke penyidik polres Kepulauan Tanimbar pada awal bulan Juli 2023 dan penyidik telah memintai keterangan sejumlah saksi.
“Kami memberi kuasa kepada pengacara Andre Go untuk mengajukan proses hukum” katanya di Saumlaki, Senin (7/8/2023).
Litus yang di dampingi mantan ketua BPD Sangliat Krawain, Agapitus Welwatan menyebutkan bahwa Aloysius Melwatan telah menggelapkan dana sebesar Rp.30 juta milik masyarakat pada tahun 2019.
Dana tersebut merupakan kompensasi atau uang sirih pinang dari perusahaan penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan pembangunan embung atau cekungan penampung suplai aliran air hujan di lokasi Wengondi desa Sangliat Krawain seluas 30×30 m² milik marga Nivutu, Melwatan dan Batleware.
Data dari kementerian PUPR menyebutkan, embung Sangliat Krawain dibangun pada tahun 2019 berkapasitas 1.896 m3 dengan dana yang bersumber dari APBN.
“Tanggal 10 Juli 2019, telah ada penyerahan uang tersebut kepada marga-marga pemilik lahan oleh pihak kontraktor yang diwakili oleh Paulinus Batleware serta disaksikan oleh perwakilan marga Nivutu dan Melwatan maupun pemerintah desa, namun hingga kini, kami tidak pernah terima sepeserpun dari dana itu,” kata Litus.
Agapitus Welwatan menyebutkan, setelah penyerahan dana kompensasi itu, penjabat kepala desa Sangkra, Kanisius Watratan mengambil kembali dana tersebut untuk disimpan dan selanjutnya telah diserahkan kembali kepada Sekdes Aloysius untuk diberikan kepada para pemilik lahan, namun hingga kini tidak ada realisasi.
 |
| Bukti kwitansi penyerahan uang kepada Sekdes. |
Sudah begitu, sekdes Aloysius yang kerap diminta menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik petuanan, memarahi warganya dan mengancam akan mengalihkan jatah bantuan ke warga yang lain, jika ada warganya yang berani mempersoalkan dana tersebut.
“Saat masyarakat tanya, dia (Aloysius -red) malah marah dan bilang tidak bersyukur sudah dapat BLT dan bantuan lainnya. Masyarakat bisa bicara saja tetapi mereka takut nanti dicoret dari daftar nama penerima bantuan,” kesal Aloysius.
“Sebagai ketua BPD saat masih aktif , saya sudah ingatkan Sekdes tetapi dia malah bilang kalau mau lapor dia, siapkan dokumen setebal-tebalnya dan bagi dia itu ini persoalan kecil,” tambanya.
Selain mempolisikan Aloysius untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, masyarakat Sangkra melalui perwakilan marga telah bertemu dengan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Josef Jems Kelwulan. Mereka meminta pemerintah daerah untuk segera menindak tegas sang Sekdes yang diduga “nakal” menyalahgunakan kewenangannya dan menghabiskan uang milik masyarakat.
Penjabat Sekda menurut sumber, akan menindaklanjuti laporan warga ini dalam waktu dekat.
Terpisah, penasihat hukum para pelapor, Andreas Mathias Goenawan menyatakan, laporan tertulis yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar telah ditindaklanjuti.
Meskipun telah ada pemeriksaan saksi, namun Andreas meminta para penyidik untuk serius dan mempercepat proses hukum.
“Sebagai seorang penasihat hukum, sebelum mengajukan laporan, saya sudah punya bukti-bukti dan melihat bahwa ada aliran uang yang mengalir dari perusahaan ke korban namun telah diambil oleh penjabat kades dan kemudian pelaku menerima. Kalau dia berdalil, silahkan saja kita ikuti proses,” tegasnya.
Andreas mengaku telah mengajukan sejumlah bukti dan saksi dalam kasus ini. Dia optimis, Sekdes Aloysius akan menghirup udara segar di terali besi.
(dp-18).
