 |
| Pertemuan Sekda Papua & Wakil Dubes Inggris |
Papua, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Bappeda meminta agar kerjasama RT/RW (tata ruang) dengan Pemerintah Inggris tidak hanya dilakukan di dua kampung saja, tetapi juga dilakukan di lima wilayah adat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua, Herry Dosinaen saat menerima kunjungan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rebbecca Jane Razavi di ruang kerjanya, di Jayapura, Papua, Kamis (4/12).
Menurutnya, kerjasama tata ruang dan teknologi percontohan yang saat ini sudah berjalan ada di Kampung Numfor, Kabupaten Biak dan Wolo, Kabupaten Jayawijaya.
“Kami harapkan kerjasama ini bukan hanya dilakukan di dua kampung ini saja, namun dilakukan di lima wilayah adat yang ada di Papua. Lima wilayah adat ini nantinya akan kami kembangkan sebagai kampung percontohan pertanian dan juga bidang-bidang lain,” cetus Sekda dihadapan Wakil Dubes Inggris.
Dikatakannya, kerjasama Pemprov Papua dengan Pemerintah Inggris sudah berjalan selama satu tahun.
“Puji Tuhan kami punya RT/RW ini sudah ditetapkan pada Desember 2013 dengan Nomor 23 Tahun 2013. Ini yang menjadi referensi kami untuk menjalankan program tersebut,” kata Sekda.
Pihaknya mengharapkan dalam menjalankan program ini masyarakat adat juga dilibatkan.
Disamping itu Pemprov akan tetap bekerjasama dan juga tetap memberikan dorongan kepada staf untuk bersama-sama dengan teman-teman dari Inggris untuk bisa melihat situasi yang menjadi percontohan.
Lebih lanjut, dikatakan Sekda, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada Pemerintah Provinsi Papua sangat senang karena telah ada kemajuan.
“Untuk itu kami ada komitmen untuk tetap melanjutkan program ini bersama Pemerintah Inggris,” tandasnya optimis.
Sementara itu, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Papua, Lila Bauw mengatakan program kerjasama dengan Pemerintah Inggris namanya Protari (Program tata ruang dan investasi hijau).
“Jadi, ini program dari Pemerintah Inggris untuk membantu Papua dalam implementasi rencana tata ruang Papua yang sudah diperdakan pada 2013 lalu. Dimana di dalam rencana tata ruang ini salah satu strategi utamanya adalah mempertahankan 90 persen kawasan hutan Papua dan 60 persennya kawasan lindung,” terangnya.
Lila Bauw juga menjelaskan, kondisi 80% kampung itu terdapat di dalam kawasan hutan Papua untuk mempertahankan yang diinginkan Pemerintah Papua dan Pemerintah Inggris.
“Itu tidak bisa kami lakukan jika tidak ada peran serta masyarakat kampung. Untuk itu, program ini sangat membantu kami,” terangnya.
Selain itu, kerjasama antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Papua ini juga dalam rangka mempertahankan kampung.
“Artinya kami tidak bisa mempertahankan 90 persen kawasan hutan itu tanpa ada kemandirian ekonomi dari masyarakat yang ada di dalamnya,” jelasnya.
(Piet)