 |
| Pengukuhan Bunda PAUD Papua |
Papua, Dharapos.com
Pengukuhan Yulce W. Enembe, SH sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua ini ditandai dengan penyematan PIN PAUD oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Nasional Indonesia (PAUDNI) Dr. Herman Syamsuddin.
Juga dilakukan penyerahan buku pedoman Bunda PAUD kepada Yulce Enembe yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua di ruangan Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (10/2).
Setelah dikukuhkan jadi Bunda PAUD Papua, Yulce Enembe yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua mengukuhkan Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota se-Papua, dalam hal ini Ketua Tim Penggerak PKK di masing-masing Kabupaten/Kota.
Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota yang di kukuhkan diantaranya diantaranya Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor, Mamberamo Raya, Kep. Yapen, Nduga, Sarmi, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Keerom, Paniai, Nabire.
Ketua panitia, Elias Wonda dalam laporannya pada acara yang bertemakan Pendidikan Usia Dini Jembatan Emas menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua, menjelaskan dalam gambaran umumnya bahwa Provinsi Papua terbagi atas tiga wilayah, yakni wilayah yang mudah di akses meliputi tujuh kabupaten dan satu kota.
Dikatakan Wonda, wilayah yang sulit diakses meliputi delapan Kabupaten, serta 13 Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Tengah, termasuk didalamnya kabupaten pemekaran baru. Dimana 13 Kabupaten ini akses menuju daerah ini hanya bisa dilalui lewat jalur udara.
Akibatnya wilayah Pegunungan Tengah menurut survey Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangatlah rendah, dikarenakan pengaruh SDM nya juga sangat rendah.
Saat ini di Papua memiliki 988 lembaga pendidikan yaitu terdiri dari 381 PAUD, 417 Taman Kanak – Kanak (TK), 80 Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan juga 190 Sekolah Paskah Sarjana (SPS)
Tujuan penobatan Budan PAUD ini adalah untuk membangun kemitraan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan PKK pada setiap jenjang.
Selain itu juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD di kabupaten masing-masing. Kemudian meningkatkan kredibilitas anak dan juga meningkatkan kecerdasan anak melalui kegiatan bermain serta meningkatkan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dari kader PKK.
Selain pengukuhan Bunda PAUD juga dilaksanakan MoU Program PAUD non formal dan informal antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan PKK Provinsi Papua.
Dalam acara ini juga dilaksanakan pencanangan Program Posyandu Anak Sekolah (PPAS), yang meminta agar program PAUD dijadikan sebagai muatan lokal khusus.
Pencanangan PPAS ini atas dilaksanakan oleh Sekda Papua TEA Hery Dosinaen atas nama Gubernur Papua.
Dalam pencanangan ini Sekda didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Papua Yulce W Enembe, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Donatus Motte, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Annike Rawar, Perwakilan Malaria Kontrol dari PT Freeport Indonesia PKK dan juga perwakilan Guru PPAS.
Pada pencanangan itu, Sekda menegaskan bahwa PPAS menjadi muatan local khusus ini akan menjadi tanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua bersama Dinas Kesehatan.
Selanjutnya Sekda Dosinaen memberikan buku pedoman bagi guru, buku tugas siswa dan kalender.
Pemerintah Akui Gaji Guru Paud Di Papua Paling Rendah
Sementara itu, Direktur PAUD Pendidikan Nasional pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr. Herman Syamsuddin,SH.MP.d, mengakui saat ini masih banyak guru PAUD di Papua yang digaji rendah.
Lebih lanjut, Herman mengatakan Pempus sedang memperjuangkan hak intensif bagi guru PAUD, karena guru PAUD di Indonesia sama banyaknya dengan guru TK di mana guru TK telah selesai disertifikasi.
 |
| Penyerahan buka Bunda PAUD Papua |
“Guru TK sudah selesai sertifikasi, tinggal guru PAUD yang kami sedang perjuangan, sebab sekarang di Kementerian Pendidikan sudah ada Dirjen PAUD, kita harapkan guru PAUD ada intensif kedepan,’’ ungkapnya kepada wartawan disela-sela pengukuhan Bunda PAUD Papua dan Kabupaten/Kota di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (10/2).
Terkait dengan perjuangan gaji bagi guru PAUD, Herman mengatakan Pemprov dan Kabupaten juga bisa memperhatikan nasib guru-guru PAUD di Papua meskipun hal ini merupakan tantangan yang berat.
Dirinya juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Papua terkait pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar 80 persen ke Kabupaten/Kota, dimana 30 persen dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan. Dan dari 30 persen tersebut, sebesar 5 persen untuk PAUD.
“Saya apresiasi kebijakan Gubernur Papua ada alokasi anggaran untuk PAUD di Papua, ini kebijakan yang sangat brilian dan tentu kami harapkan anggaran tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,”ungkap Herman.
Untuk itu, diharapkan anggaran yang akan dikucurkan dari Kemendikbud RI, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyejahterakan tenaga pengajar PAUD di Papua.
(Piet)
