Dobo, Dharapos.com – Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kepulauan Aru, Jordan Samloy mengajak seluruh warga masyarakat, orang tua, pihak sekolah, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.
Ia menegaskan, keamanan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama.
“Karena itu, orang tua diminta mengingatkan anak-anak agar makanan MBG dikonsumsi sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak dibawa pulang, mengingat makanan tersebut memiliki batas waktu konsumsi atau masa kedaluwarsa,” demikian disampaikan Samloy kepada wartawan seusai melakukan pertemuan bersama pihak SD Negeri 6 Dobo untuk membahas evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG, Senin (24/8/2026).
Selain soal keamanan pangan, Samloy juga mendorong orang tua untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pola makan bergizi kepada anak, salah satunya dengan membiasakan anak mengonsumsi sayuran.
Menurutnya, konsumsi sayuran penting untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol berat badan, sekaligus mendukung sistem kekebalan tubuh anak.
“Orang tua harus sama-sama mengawasi dan mengingatkan anak agar makanan tidak dibawa pulang karena ada masa kedaluwarsanya. Anak-anak juga perlu diberikan edukasi tentang gizi, termasuk membiasakan mereka mengonsumsi sayur,” ujar Samloy.
Ia juga meminta pihak sekolah maupun orang tua tidak mengambil kesimpulan sendiri apabila menemukan makanan MBG yang dianggap mengalami perubahan kualitas, melainkan segera melaporkan dan menyerahkan sampel makanan kepada pihak SPPG.
Langkah tersebut diperlukan agar petugas dapat memastikan apakah makanan masih memenuhi standar, telah melewati batas waktu konsumsi, atau terdapat persoalan pada bahan baku maupun proses pengolahannya.
“Kami berharap ke depan ada kolaborasi antara ibu dan bapak bersama kami di SPPG. Kalau ada temuan seperti itu, langsung serahkan sampelnya kepada kami supaya kami bisa memastikan makanan tersebut benar-benar sesuai standar atau sudah melebihi batas, termasuk apakah ada masalah pada bahan bakunya,” jelasnya.
Samloy menegaskan, seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah terjadinya masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
“Tidak ada satu orang pun yang setuju kalau makanan MBG sampai menyebabkan keracunan. Kita sama-sama menghindari hal itu,” tegasnya.
Samloy menyebut, evaluasi tetap dilakukan meskipun kejadian yang terjadi pada Jumat lalu belum dapat dinyatakan sebagai kasus keracunan makanan.
“Walaupun tidak terjadi keracunan, kita tetap mencoba mencegah. Ini bentuk kehati-hatian kita,” katanya.
Di sisi lain, Korwil mengingatkan bahwa apabila operasional dapur MBG dihentikan hanya karena adanya persoalan yang masih dapat dievaluasi dan diperbaiki, dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak.
Menurutnya, di Kepulauan Aru saat ini baru terdapat dua dapur MBG. Jika salah satu dapur berhenti beroperasi, maka pelayanan kepada penerima manfaat akan berkurang.
“Kalau satu dapur tutup, kita yang baru punya dua dapur berarti tinggal satu. Yang paling berdampak adalah anak-anak yang membutuhkan MBG, karena mereka tidak lagi mendapatkan makanan bergizi,” ungkapnya.
Tidak hanya anak-anak, lanjut Samloy, keberlangsungan dapur MBG juga berkaitan dengan kehidupan para pekerja yang bekerja di dapur tersebut.
Mereka menggantungkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan dalam mendukung program MBG.
Rantai pasok bahan pangan lokal juga ikut terdampak. Petani dan nelayan diharapkan dapat menjadi bagian dari penyedia bahan pangan untuk kebutuhan MBG sehingga program tersebut turut memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat setempat.
“Nelayan dan pekerja yang bekerja di dapur juga menggantungkan hidup dari gaji. Petani dan nelayan juga tentu berharap hasil mereka, termasuk sayur, dapat didistribusikan untuk kebutuhan MBG,” tukas Samloy.
(dp-31/kk)
